Fraksi Demokrat Dorong Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kutai Timur
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dalam Rapat Paripurna ke-20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025. Fraksi Demokrat mengapresiasi capaian pemerintah yang berhasil memperkirakan kenaikan pendapatan daerah hingga Rp11,151 triliun. Angka tersebut dinilai luar biasa untuk ukuran kabupaten dan mencerminkan optimisme pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Namun, Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menegaskan perlunya diversifikasi sumber pendapatan daerah. “Kami sangat mengapresiasi estimasi pendapatan tahun 2025. Meski demikian, pemerintah daerah harus lebih serius menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari sektor unggulan lokal,” ujar Pandi saat membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat pada Jumat (22/11).
Fraksi Demokrat mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata disebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Menurut Pandi, pengelolaan dan pengembangan yang lebih serius terhadap sektor-sektor ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi-potensi ekonomi baru. “Optimalisasi sektor lokal tidak hanya akan meningkatkan PAD tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tegasnya.
Fraksi Demokrat berharap pemerintah tidak hanya mengandalkan capaian saat ini, tetapi terus berinovasi dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah. Dengan upaya yang berkelanjutan, pendapatan daerah dapat meningkat secara konsisten, sehingga mendukung terwujudnya visi besar “Kutai Timur Hebat 2045”.
Rapat Paripurna yang dihadiri oleh para pimpinan DPRD, pejabat eksekutif, dan tokoh masyarakat itu diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. (Adv-DPRD/Ty)
