Fraksi Gelora Amanat Perjuangan Soroti Ketergantungan APBD Kutai Timur pada Dana Transfer
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dalam Rapat Paripurna Ke-20 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur, Jumat (22/11), Fraksi Gelora Amanat Perjuangan melalui juru bicaranya, Mulyana, menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulyana menggarisbawahi sejumlah isu strategis terkait pendapatan daerah, khususnya rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam penyampaiannya, Mulyana menyoroti bahwa dari total pendapatan daerah sebesar Rp11,15 triliun, PAD hanya berkontribusi Rp358,388 miliar atau 3,21 persen. Menurutnya, angka ini mencerminkan potensi lokal yang belum dimaksimalkan. “Kami meminta pemerintah daerah untuk lebih serius menggarap potensi sektor unggulan seperti pariwisata, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah agar kontribusi PAD dapat meningkat secara signifikan,” ujar Mulyana.
Lebih lanjut, Mulyana menyoroti ketergantungan yang sangat tinggi pada pendapatan transfer, yang mencapai Rp10,245 triliun atau 91,86 persen dari total pendapatan. Ia menyebut hal ini sebagai kelemahan struktural yang perlu segera diperbaiki. “Ketergantungan ini menjadi risiko besar apabila terjadi pengurangan alokasi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera menyusun strategi diversifikasi sumber pendapatan untuk menciptakan kemandirian fiskal,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan juga meminta evaluasi terhadap kategori pendapatan lain-lain yang sah, yang mencapai Rp547,795 miliar atau 4,91 persen. Mulyana menyarankan agar pemerintah memastikan sumber pendapatan tersebut berpotensi untuk berkembang secara berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara.
Mulyana menutup pandangannya dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk bekerja sama meningkatkan pendapatan daerah. “Kami berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki struktur pendapatan, sehingga APBD 2025 benar-benar mencerminkan kemandirian dan keberpihakan kepada masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya.(Adv-DPRD/Ty)
