Fraksi PKS Soroti Efisiensi Belanja Daerah dan Optimalisasi Investasi BUMD dalam RAPBD 2025

KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dalam rapat paripurna ke-20 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur pada 22 November 2024, Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Anggotanya, Syaiful Bahri, menyampaikan pandangan umum terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Fokus utama disampaikan pada efisiensi belanja daerah dan optimalisasi investasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Syaiful Bahri mengungkapkan, total belanja daerah dalam RAPBD 2025 direncanakan mencapai Rp11,136 triliun, dengan belanja operasi menjadi komponen terbesar senilai Rp5,603 triliun. Ia menyoroti agar belanja operasi, yang meliputi pengeluaran harian pemerintah daerah, dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Kami berharap belanja ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan ke depan agar lebih berimbang dengan belanja modal yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,” ujar Syaiful.
Selain itu, pembiayaan daerah sebesar Rp15 miliar yang direncanakan untuk modal BUMD juga menjadi perhatian. Syaiful menekankan pentingnya memastikan investasi tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Keadilan Sejahtera meminta agar investasi bagi BUMD juga dapat diperhatikan laba atau keuntungan yang dihasilkan, sehingga investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tambahnya.
Fraksi PKS memandang bahwa pengelolaan belanja daerah dan investasi BUMD harus dilakukan dengan prinsip efisiensi dan transparansi, sehingga dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah.
Sebagai penutup, Syaiful menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung pembahasan RAPBD 2025 yang berorientasi pada keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap seluruh proses penyusunan dan realisasi APBD 2025 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya. (Adv-DPRD/Ty)







