Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kutai Timur Soroti Pembiayaan dan Peran APBD dalam Perekonomian Daerah
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pada rapat paripurna ke-20 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur, Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera, Syaiful Bahri, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Salah satu sorotan utama dalam pandangan tersebut adalah mengenai pembiayaan daerah dan peran APBD dalam menjaga stabilitas ekonomi.
“Fraksi Keadilan Sejahtera menilai bahwa pembiayaan daerah yang sebesar Rp15 miliar untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus benar-benar dipantau. Kami berharap agar investasi yang dilakukan dapat memberikan laba yang signifikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kutai Timur,” ujar Syaiful Bahri saat membacakan pandangan umum tersebut.
Pernyataan ini mengingatkan pentingnya memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BUMD memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Fraksi Keadilan Sejahtera meminta agar pengelolaan BUMD dapat lebih transparan, dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan publik dan infrastruktur di Kutai Timur.
Selain itu, Fraksi Keadilan Sejahtera juga menekankan peran penting APBD dalam perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Syaiful Bahri menegaskan bahwa “APBD sangat berperan penting dalam perekonomian daerah, karena dengan adanya pengelolaan yang baik, pemerintah dapat memberikan stimulus fiskal yang dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi.”
Dalam pandangan tersebut, Fraksi Keadilan Sejahtera berharap agar pemerintah daerah memanfaatkan APBD dengan serius, dengan fokus pada pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan, harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD.
“Jumlah APBD yang cukup tinggi harus diimbangi dengan program nyata yang dapat berjalan dengan lancar, sehingga sisa lebih anggaran (silpa) dapat diminimalisir dan manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat,” ujar Syaiful menutup pandangan umumnya.
Fraksi Keadilan Sejahtera berharap agar proses pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025 berjalan dengan lancar dan semua masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran yang lebih baik. (Adv-DPRD/Ty)
