Fraksi Demokrat Tekankan Transparansi dan Pengawasan Efektif dalam APBD 2025
KUTAI TIMUR, Netizens.id — Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Pandi Widiarto, Ketua Fraksi Demokrat, pada rapat paripurna ke-20, pihaknya menegaskan perlunya langkah konkret untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD sangat penting. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan dan apa hasilnya,” ujar Pandi. Menurutnya, aksesibilitas informasi anggaran bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya pengawasan yang efektif oleh seluruh anggota DPRD. Hal ini dianggap krusial untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. “Kami percaya bahwa pengawasan yang terencana dan berkesinambungan dapat mengurangi potensi masalah dalam pelaksanaan anggaran, termasuk keterlambatan serapan anggaran yang masih terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.
Fraksi Demokrat turut menggarisbawahi perlunya percepatan penyerapan anggaran melalui mekanisme lelang dini. Langkah ini, menurut Pandi, dapat mengurangi penumpukan kegiatan di akhir tahun serta menghindari terulangnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar. “Kami mendorong pemerintah untuk segera melakukan lelang dini sesuai amanat regulasi, seperti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya di tahun 2021,” tegasnya.
Dengan adanya transparansi, pengawasan, dan percepatan penyerapan anggaran, Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi anggaran demi pembangunan yang lebih optimal dan berkeadilan. Pandangan ini menjadi bagian dari upaya mendukung visi “Kutai Timur Hebat 2045.” (Adv-DPRD/Ty)
