Fraksi Demokrat Soroti Pentingnya Pengawasan dan Penyerapan Anggaran dalam APBD 2025
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menekankan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Pandi Widiarto pada Paripurna ke-20, Fraksi Demokrat menilai bahwa pengawasan yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Pandi Widiarto menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. “Kami berharap agar pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan disalahgunakan,” ujarnya. Hal ini merujuk pada pengalaman tahun 2023 dan 2024, di mana masih ditemukan adanya keterlambatan dalam penyerapan anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan program.
Untuk mengatasi masalah ini, Fraksi Demokrat juga menyarankan agar pemerintah melakukan lelang dini terhadap kegiatan dan pengadaan barang/jasa. Menurut mereka, langkah ini penting untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, yang berpotensi menambah Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang besar. “Dengan lelang dini, proses pengadaan akan lebih lancar dan tepat waktu,” tambah Pandi.
Fraksi Demokrat berharap, melalui pengawasan yang lebih ketat dan percepatan proses pengadaan, pelaksanaan APBD 2025 dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. “Kami berharap kebijakan ini dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan Kutai Timur sebagai daerah yang lebih maju,” ujar Pandi Widiarto, mengakhiri pandangan umum tersebut. (Adv-DPRD/Ty)
