Komitmen Pemda Kutai Timur dalam Meningkatkan Pendidikan Inklusif di Sekolah Luar Biasa
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pendidikan inklusif melalui program strategis yang melibatkan peningkatan kapasitas guru dan fasilitas pendidikan. Meskipun kewenangan operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemda Kutai Timur tetap aktif mengambil peran penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
“Kewenangan SLB itu memang ada di provinsi, tetapi kami di Pemda Kutai Timur tidak tinggal diam. Tahun ini, kami sudah mengirimkan sebanyak 197 guru untuk melanjutkan pendidikan S2 inklusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ini adalah program satu tahun selesai untuk memastikan guru-guru kita mampu menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah negeri maupun umum,” ujar Mulyono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur.
Langkah ini dinilai strategis untuk menjawab tantangan geografis Kutai Timur, yang memiliki wilayah luas dan beberapa daerah terpencil. Menurut Mulyono, penting untuk menghadirkan pendidikan inklusif di berbagai sekolah umum, mengingat tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa mengakses SLB yang letaknya terbatas.
“Tidak mungkin dari Sandaran atau Busang harus membawa anak ke Sangatta hanya untuk sekolah di SLB. Oleh karena itu, kelas inklusi di sekolah umum menjadi solusi. Tahun depan, dengan 197 guru yang sudah lulus dari program ini, insyaallah 197 kelas siap melayani anak berkebutuhan khusus,” jelasnya.
Selain peningkatan kapasitas guru, Pemda Kutai Timur juga memastikan sekolah-sekolah umum memiliki fasilitas pendukung untuk pendidikan inklusif. Hal ini mencakup penyesuaian ruang kelas, penyediaan alat bantu belajar, hingga pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik.
Dengan pendekatan ini, Pemda Kutai Timur tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, tetapi juga membangun sistem pendidikan yang inklusif dan setara bagi semua anak. “Tidak ada perbedaan. Semua anak, apapun kebutuhannya, berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” pungkas Mulyono. (Adv-Kominfo/Ty)
