DLH Kutim Adopsi Model Banyumas, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Upaya perbaikan pengelolaan sampah di Kutai Timur kini mulai mengarah pada pendekatan berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur, Dewi, usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan inisiatif langsung dari Wakil Bupati Kutai Timur yang ingin mendorong terobosan nyata dalam menangani persoalan sampah, dengan belajar dari daerah yang sudah terbukti berhasil, Kamis (24/4/2025)
“Pak Wakil Bupati selalu menekankan, jangan coba-coba kalau tidak punya ilmunya. Maka kami belajar ke Banyumas yang saat ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia,” ujar Dewi.
Di Banyumas, pengelolaan sampah dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang secara mandiri mengelola sampah mulai dari pengangkutan hingga pengolahan. Pemerintah daerah hanya berperan dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta penyediaan sarana-prasarana. Selanjutnya, operasional sepenuhnya dikelola oleh masyarakat melalui iuran langsung, tanpa adanya retribusi resmi.
Namun, Dewi menyadari bahwa pendekatan ini tidak bisa langsung diterapkan begitu saja di Kutim. “Karakter masyarakat kita berbeda. Kalau di Jawa, masyarakat cenderung aktif, membentuk kelompok dan mandiri. Sedangkan di sini, masyarakat lebih terbiasa dilayani. Jadi kalau konsep Banyumas kita adopsi langsung, tantangannya tidak kecil,” jelasnya.
Meski demikian, DLH Kutai Timur tetap optimis. Strategi awal yang disiapkan adalah membangun komunikasi mulai dari tingkat RT, desa, hingga organisasi kepemudaan, untuk mencari pihak-pihak yang bersedia terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berbasis KSM.
“Ini akan kami uji coba. Kalau berhasil, luar biasa. Kalau tidak, kita harus siapkan alternatif. Pemerintah harus turun tangan, dari level RT hingga kabupaten. Karena kalau tidak ditangani dari sumbernya, masalah sampah tidak akan selesai,” tegas Dewi.
Dewi mengungkapkan, dalam diskusi internal dengan pimpinan daerah, Bupati Kutai Timur telah menyatakan kesediaannya untuk mengalokasikan anggaran khusus penanganan sampah di tingkat RT. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mendukung penuh pendekatan partisipatif yang tengah disiapkan.
Tak hanya soal anggaran, DLH juga berencana memberikan fasilitasi bagi KSM yang nantinya terbentuk, mulai dari pelatihan, penyediaan sarana pemilah, hingga pembangunan TPST di lokasi-lokasi strategis.
“Banyumas butuh waktu lima tahun sampai sistem ini benar-benar jalan. Bahkan mereka pernah gagal, TPA ditutup karena bau, dan sampah berserakan. Tapi dari krisis itu, masyarakat jadi sadar. Kita di Kutim tentu ingin berproses tanpa harus menunggu krisis,” pungkas Dewi.(Ty)
