Harga Stabil, Tantangan Legalitas Jadi Fokus FPKS dan Pemkab Kutim
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutai Timur terus menjadi garda depan bagi petani sawit swadaya dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Didukung oleh pemerintah daerah, forum ini tidak hanya menjadi wadah diskusi dan edukasi, tapi juga penghubung antara petani dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk perusahaan, Kamis (24/4/2024).
Ketua FPKS Kutim, Nasruddin, menyebut forum ini sangat membantu petani dalam mendeteksi masalah dan mencari solusi bersama. “Masalah utama itu soal fluktuasi harga dan legalitas lahan. Banyak petani tidak tahu status kawasan saat membuka kebun,” katanya.
Nasruddin menambahkan, sebagian besar petani baru mengurus legalitas lahan setelah pohon sawit mulai berbuah, yang kemudian menyulitkan proses legalisasi karena berbagai status kawasan seperti hutan lindung, taman nasional, atau kawasan konservasi.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, yang turut hadir dalam konsolidasi FPKS, memberikan dukungan penuh sembari menyampaikan kritik tajam terhadap perusahaan sawit yang dinilai abai terhadap kesejahteraan karyawannya dan komunitas lokal.
“Saya memberikan cambuk kepada forum petani agar lebih giat bekerja dari hulu sampai hilir. Bukan cuma produksi, tapi juga soal jual beli limbah sawit seperti jangkos agar nilai ekonominya meningkat,” kata Mahyunadi.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi antara petani dan perusahaan guna menghindari tumpang tindih lahan. “Overlapping lahan ini sering terjadi karena tidak ada komunikasi. Ini harus dibenahi,” tegasnya.
Mahyunadi mengungkapkan kekesalannya terhadap perusahaan-perusahaan yang enggan berbagi keuntungan dengan para karyawannya. “Kok ada perusahaan yang cari untung di sini tapi enggak mau berbagi. Begitu ada masalah, langsung PHK dan lari ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).”
Menurutnya, masyarakat sering kalah dalam perkara PHI bukan karena pengadilan tidak adil, tapi karena ketidakhadiran masyarakat dalam sidang. “Mereka enggak bisa hadir karena terbatas biaya atau informasi. Yang datang hanya perusahaan, ya pasti kalah.”
Sebagai bentuk komitmen pribadi, Mahyunadi menegaskan akan membantu masyarakat jika ada kasus ketenagakerjaan yang dibawa ke PHI. “Kalau saya lihat ini tidak layak ke PHI tapi dipaksakan, saya akan bantu masyarakat secara pribadi.”
Dengan sekitar 120 pengurus dan puluhan ribu anggota dari kalangan petani swadaya, FPKS menjadi wadah penting untuk edukasi soal sistem tanam, dampak lingkungan, dan legalitas lahan. Nasruddin menyebut forum ini bukan pengambil kebijakan, melainkan fasilitator. “Kami hanya menghimpun masalah dan mencari jalan keluarnya bersama.”
Momen silaturahmi dan konsolidasi seperti ini juga menjadi ajang strategis untuk menyuarakan isu paling hangat, seperti status kawasan lahan, yang belakangan menjadi perhatian utama dalam enam bulan terakhir.(Ty)
