KUTAI TIMUR (Netizens.id) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur memastikan keberlanjutan layanan internet untuk 191 sekolah hingga akhir 2025, meski menghadapi sejumlah kendala anggaran dan teknis.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kutim, Marhadin, mengakui bahwa alokasi anggaran saat ini baru mencukupi sekitar separuh kebutuhan selama satu tahun penuh.
“Memang ada persoalan, baru setengah dari kebutuhan anggaran satu tahun. Kami harap kemarin itu bisa dilengkapi melalui pergeseran APBD,” ungkap Marhadin saat ditemui seusai rapat Pansus RPJMD di Kantor DPRD Kutim, Senin (21/7/2025).
Ia menjelaskan, Bappeda telah mengajukan tambahan anggaran melalui mekanisme pergeseran APBD kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut.
Meski sempat terkendala karena usulan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terakomodasi dalam anggaran awal, program ini kini sudah masuk dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Kutim terhadap digitalisasi pendidikan.
“Alhamdulillah, kemarin saya sudah komunikasi dengan teman-teman OPD bahwa internet untuk 191 sekolah itu harus dijamin. Karena ini bagian dari janji Bupati—bahwa seluruh sekolah harus memiliki jaringan internet,” tegas Marhadin.
Selain persoalan anggaran, Marhadin mengungkapkan adanya kendala teknis di lapangan, salah satunya ketidaktahuan pihak sekolah terhadap username dan akun layanan internet masing-masing. Akibatnya, beberapa sekolah tak bisa memperpanjang layanan.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kutim akan turun tangan memberikan pembinaan.
“Nanti soal teknis itu Kominfo yang akan membina. Kalau Bappeda tidak bisa, saya saja enggak tahu caranya,” ucap Marhadin jujur.
Marhadin juga menyampaikan bahwa cakupan 191 sekolah masih jauh dari mencukupi seluruh kebutuhan. Karena itu, Bappeda berencana memperluas cakupan program pada 2026, termasuk menjangkau sekolah-sekolah swasta tingkat SD dan SMP.
“Insyaallah di 2026 kita akan lanjutkan perluasannya,” imbuhnya.
Program internet sekolah ini masuk dalam 50 program prioritas Pemkab Kutim. Pembiayaannya akan tetap menjadi tanggung jawab daerah, dengan target menjamin keberlanjutan hingga Desember 2025 melalui perubahan RKPD yang sedang berlangsung.
“Karena sudah masuk dalam program prioritas, maka pembiayaannya juga harus tetap dijamin pemerintah daerah,” ujarnya.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, turut menyoroti nasib 191 sekolah yang sebelumnya menikmati internet gratis senilai Rp 29,5 miliar pada 2024, namun tak dianggarkan kembali pada 2025. Ia menyatakan siap membantu jika diperlukan.
“Nanti kami diskusikan dengan Pak Bupati. Kalau perlu bantuan keuangan dari provinsi, kita akan berikan,” ucapnya.
Wagub juga memastikan program WiFi gratis di daerah pedalaman akan berlanjut, dan ditargetkan mulai terealisasi awal 2026.
Di sisi lain, Anggota DPRD Kaltim Arfan menyayangkan adanya ketimpangan prioritas anggaran, yang lebih mengutamakan internet desa dibanding sekolah.
“Pertama, tentu kita berharap masalah ini segera diselesaikan. Mungkin karena tidak dianggarkan di 2025. Nanti kita tanya ke Dinas Pendidikan atau Kominfo,” katanya.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, juga menyoroti dampak absennya akses internet di sekolah. Selain mengganggu kegiatan belajar mengajar, kondisi ini berisiko menimbulkan kerugian negara mengingat investasi sebelumnya mencapai Rp 29,5 miliar.
Menurutnya, sinyal internet di sekolah seharusnya tetap tersambung. Ia mengungkapkan adanya wacana memanfaatkan dana desa atau bahkan Starlink sebagai alternatif pembiayaan.
“Masih bisa diperjuangkan di APBD Perubahan. Kita akan bahas lagi karena 191 sekolah itu jumlah yang sangat signifikan, apalagi banyak di daerah blank spot,” pungkasnya. (Q)
