DPRD Kutai Timur Kritik Kurangnya Keterbukaan Pemerintah dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur mengkritik pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dinilai kurang transparan. Ironinya, meski ekonomi daerah tumbuh pesat hingga 9,82 persen di tahun 2024—melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional—namun tingkat kemiskinan masih mencapai 8,81 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 37,11 ribu orang.
Novel Tyty Paembonan dari Komisi C DPRD Kutai Timur mengidentifikasi adanya masalah fundamental dalam manajemen program anti kemiskinan yang dijalankan pemda. Menurutnya, kurangnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban dalam implementasi program, ditambah absennya dokumentasi yang layak untuk mengukur keberhasilan bantuan, menjadi persoalan utama.
“Kadang yang repot itu program sudah jalan, tapi dokumentasi dan hasilnya tidak sampai ke kami. Padahal kami butuh laporan itu untuk menilai keberhasilan program. Pemerintah harus jujur dan menyampaikan data secara terbuka,” tegas Novel saat dijumpai di Kantor DPRD Kutim, pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Meski DPRD tidak berpartisipasi langsung dalam validasi dan verifikasi data masyarakat miskin, namun tetap menjalankan peran kontrol melalui kegiatan reses dan inspeksi lapangan. Dalam aktivitas tersebut, DPRD sering mendapati bahwa distribusi bantuan tidak mengenai sasaran yang tepat.
“Kami memang tidak masuk langsung ke proses verifikasi data. Tapi saat reses, kami turun, bertanya langsung kepada warga: sudah dapat bantuan apa? Programnya tepat sasaran atau belum? Itu yang jadi masukan kami ke pemerintah,” jelasnya.
Novel mengkritik bahwa program pemerintah selama ini masih fokus pada bantuan yang bersifat sesaat seperti distribusi sembako, tanpa diiringi strategi untuk mendorong transformasi berkelanjutan. Dia menilai pendekatan ini justru berpotensi menciptakan dependency masyarakat pada bantuan tanpa memberikan solusi jangka panjang.
“Bantuan sosial itu penting, tapi jangan cuma memberi umpan tanpa kail. Dikasih terus tapi tidak pernah diajari berdiri sendiri. Harusnya ada pendampingan dan pelatihan, supaya masyarakat bisa keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegasnya.
Dia juga memberikan contoh pentingnya program pemberdayaan yang riil dan langsung menyentuh kehidupan rakyat, mulai dari pelatihan kemampuan untuk generasi muda hingga pembinaan usaha mikro untuk ibu rumah tangga.
“Misalnya, anak muda dilatih jadi montir atau ibu-ibu dilatih bikin kue. Itu lebih punya dampak. Kita bantu sambil memberi semangat bahwa mereka bisa mandiri. Pemerintah harus hadir di situ,” kata politisi Gerindra tersebut.
Dia juga menyinggung rendahnya kesadaran sebagian masyarakat miskin dalam menentukan skala prioritas kehidupan. Banyak warga, menurutnya, masih terperangkap dalam pola pikir konsumtif yang tidak mendukung upaya untuk keluar dari kemiskinan.
“Ada yang punya anak bayi tapi malah pilih beli motor daripada memperhatikan gizi anaknya. Akhirnya anaknya sakit-sakitan. Ini juga soal pola pikir, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengedukasi,” tambahnya.
Novel mengharapkan pemerintah Kutai Timur tidak sekadar menyalurkan bantuan, melainkan juga melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas program yang telah ada, serta merancang strategi yang lebih akurat dengan fondasi data yang valid dan terbuka.
“Kalau APBD kita besar, tapi angka kemiskinan tetap tinggi, artinya ada yang salah dalam sistem. Maka penting bagi pemerintah untuk terbuka, memberikan laporan, dan mengajak DPRD duduk bersama untuk membenahi ini secara serius,” pungkasnya. (RH)
