KUTAI TIMUR, Netizens.id – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 berdampak langsung pada pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Asisten II Pemkab Kutim, Noviari Noor, mengungkapkan, dengan turunnya APBD 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, pihaknya terpaksa melakukan penyesuaian pada berbagai pos anggaran, termasuk belanja pegawai.
“Dengan aturan belanja pegawai 30 persen dari APBD, setelah kita maksimalkan angka tersebut, memang di sisi TPP ada penurunan,” ungkap Noviari saat diwawancarai seusai mengikuti Upacara Peringatan Hari Guru Nasional di halaman depan Kantor Sekretariat Daerah, Selasa (25/11/2025).
Meskipun enggan menyebutkan persentase pasti pemotongan TPP, Noviari menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan konsekuensi logis dari mengecilnya total APBD. “Saya enggak bisa menghitung pasti ya, tapi yang jelas turun karena angka APBD-nya turun,” jelasnya.
Noviari menambahkan, TPP ASN memang mengikuti besaran APBD karena mengambil porsi 30 persen dari total anggaran daerah. Dengan kata lain, semakin kecil APBD, semakin kecil pula alokasi untuk TPP.
Penurunan APBD ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Kutim, mengingat masih banyaknya program yang harus dijalankan, termasuk pengangkatan pegawai P3K yang baru dilakukan.
Meski demikian, Noviari meyakinkan bahwa semua program tetap bisa dilaksanakan meski dengan anggaran yang lebih terbatas. “Kalau maksimal enggak ya, kita optimalkan sebenarnya. Artinya semua program itu bisa diakomodir, 50 program unggulan insya Allah itu kita terpenuhi,” ujarnya.
Noviari menjelaskan struktur belanja tetap diprioritaskan untuk memenuhi standar pelayanan minimal, program mandatory, infrastruktur utama, serta visi-misi bupati yang tercakup dalam 50 program unggulan daerah. (Adv-Kominfo/Qi)
