Pemerintah Targetkan 2.500 Desa Blankspot Terhubung Internet pada 2026
JAKARTA, Netizens.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKomdigi) mempercepat penyediaan akses internet di daerah yang masih blankspot. Seluruh 2.500 desa yang belum terhubung ditargetkan pemerintah dapat menikmati layanan internet pada tahun 2026, sebagai bagian dari percepatan pembangunan Indonesia Digital.
Konektivitas yang merata menjadi fondasi agar warga desa memperoleh akses pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara, demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
“Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026,” kata Menteri Meutya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Langkah ini, menurut Meutya, merupakan upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif setelah Kemkomdigi sebelumnya melakukan pembangunan infrastruktur secara masif pada 2023-2024.
Infrastruktur yang sudah terbangun perlu memberi dampak ekonomi yang lebih besar, tegas Meutya.
“Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya, sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” jelasnya.
Ruang digital harus memberi peluang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk berkembang bersama, tambah Meutya. “Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua,” ucapnya.
Arah pembangunan Indonesia Digital disusun Kementerian Komunikasi dan Digital dengan tema Terhubung, Tumbuh, Terjaga.
Harapan agar konektivitas yang merata dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan ruang digital yang aman digambarkan melalui tema ini.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri telekomunikasi, akademisi, dan komunitas.(*/mn)
