KUTAI TIMUR, Netizens.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur mengaktifkan Petugas Pengawas Internal (PTI) untuk mengawasi kinerja anggota di lapangan. Langkah ini diambil untuk mencegah kebocoran informasi menjelang operasi penindakan yang dilakukan Satpol PP.
Fata Hidayat, Kepala Satpol PP Kutai Timur, mengungkapkan bahwa kebocoran informasi menjadi kendala serius dalam pelaksanaan operasi penindakan. Setiap kali akan melakukan operasi, informasi selalu bocor sehingga target operasi sudah mengetahui kedatangan petugas.
“Kami beberapa kali melakukan penindakan itu selalu bocor. Makanya saya mengingatkan internal. Saya tidak pandang bulu, bila saya temukan, misal pada saat di tempat tersebut kami datang terus ada yang bilang ‘ada pesan dari Bapak’, saya suruh tunjuk saat itu juga yang mana orangnya,” ujar Fata saat diwawancarai, Jumat (19/12/2025).
Fata menjelaskan bahwa ia tidak bisa menebak siapa pelaku kebocoran informasi tersebut, namun dari analisis yang dilakukan, kemungkinan besar ada oknum internal yang terlibat. Hal ini diduga merupakan warisan dari masa-masa sebelumnya.
“Itu mungkin warisan ya. Makanya saya tidak bisa menebak, cuma saya menganalisa. Saya ingatkan di setiap apel, saya tidak ingin ada yang terlibat lagi dalam pelanggaran disiplin seperti itu,” tegasnya.
Untuk mencegah kebocoran informasi, Fata menerapkan beberapa strategi. Pertama, ia mengaktifkan PTI yang bertugas mengawasi kinerja anggota Satpol PP, baik yang bertugas di lapangan maupun yang berjaga di kantor. PTI juga mengawasi anggota yang berjaga di rumah jabatan.
“Saya tugaskan PTI, Pengawas Internal Satpol, saya aktifkan. Karena saya tidak mau ada yang menyalahgunakan fungsi dan apalagi menggunakan nama Pak Kasat, ada pesan dari Pak Kasat. Itu yang saya hindari,” jelasnya.
Kedua, Fata jarang turun langsung ke lokasi operasi untuk menghindari penyalahgunaan namanya. Jika pun ia ikut dalam operasi, ia hanya berdiri di tengah jalan dan tidak masuk ke dalam lokasi target.
“Makanya saya jarang turun ke lapangan lokasi. Kalau saya berdiri itu ada (oknumnya), tapi kalau mereka turun, saya kalau pun ikut tidak langsung masuk ke ruangan tapi hanya berdiri di tengah jalan. Seperti kemarin di Teluk Pandan, saya di tengah jalan aja berdiri, tidak masuk-masuk ke rumahnya,” ungkapnya.
Fata menjelaskan bahwa posisinya di tengah jalan memiliki dua tujuan. Pertama, untuk melihat pergerakan yang terjadi di luar lokasi. Kedua, untuk mengawasi anggotanya yang berada di dalam lokasi operasi agar tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur.
“Pertama saya melihat pergerakan yang di luar, kedua saya mengawasi anggota saya yang di dalam juga,” katanya.
Ketiga, Fata menerapkan sistem operasi dengan mengirimkan empat hingga lima orang anggota sekaligus ke dalam lokasi target. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya perlakuan khusus atau tindakan yang tidak sesuai prosedur.
“Saya suruh bukan satu dua orang, tapi empat atau lima orang yang masuk ke situ. Jadi kalau misal ada perlakuan-perlakuan khusus kan risikonya berkurang. Kalau berdua kan masih bisa, saya tidak menuduh cuman hanya mengantisipasi seperti itu,” jelasnya.
Keempat, untuk menjaga kerahasiaan operasi, Satpol PP tidak akan mengumumkan jadwal penindakan kepada publik melalui website atau media sosial. Informasi yang disampaikan ke publik hanya terkait kegiatan patroli rutin, sementara penindakan baru akan diinformasikan setelah dilaksanakan.
“Kalau untuk penindakan mungkin kami (informasikan) setelahnya, untuk mengurangi kebocoran-kebocoran. Tapi kalau patroli itu kami informasikan,” ungkapnya.
Fata juga telah memberikan peringatan tegas kepada seluruh anggota Satpol PP terkait disiplin dan larangan melakukan tindakan yang dapat merugikan institusi. Ia menegaskan tidak akan pandang bulu dalam memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti melanggar.
“Di setiap apel saya ingatkan, saya tidak pandang bulu. PTI juga mengawasi yang jaga-jaga di rumah jabatan. Yang kadang dulu sering laporan, anggota yang jaga itu empat orang, yang jaga bisa dua, yang lainnya gantung baju ke mana. Itu yang selama ini saya maksimalkan, jangan sampai teman berdarah-darah, satunya senyum-senyum di mana,” tegasnya.
Fata juga menerapkan sistem pengawasan terhadap tenaga outsourcing. Jika ada laporan atau aduan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan tenaga outsourcing, pihaknya akan memberikan catatan dan meminta perusahaan penyedia tenaga kerja untuk memberikan surat peringatan (SP).
“Kemarin ada yang saya minta ke perusahaan untuk kasih SP. Karena kami tidak punya kewenangan memberi SP karena perusahaan yang menggaji, tapi kami kasih catatan. Termasuk aduan masyarakat terkait OS itu kami terima dan kami SP juga,” jelasnya.
Langkah-langkah pengawasan internal ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin dan profesionalisme anggota Satpol PP Kutai Timur. Fata menekankan bahwa semua upaya ini dilakukan untuk memastikan operasi berjalan sesuai prosedur dan mencegah adanya oknum yang menyalahgunakan wewenang.
Dengan pengawasan internal yang ketat, Satpol PP Kutai Timur berharap dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.
“Saya ingin Satpol PP ini bersih dari oknum-oknum yang memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Kalau ada yang ketahuan, saya tidak akan ragu untuk menindak tegas,” pungkasnya.(Q)
