JAKARTA, Netizens.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan mendalam mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia terkait keterlibatan dalam Board of Peace untuk penyelesaian konflik Palestina. Penjelasan ini disampaikan dalam pertemuan strategis bersama tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu malam (4/2/2026).
Langkah Indonesia bergabung dalam inisiatif internasional ini dinilai sebagai langkah berani namun tetap berpijak pada kalkulasi yang matang. Sejumlah pakar diplomasi yang hadir memberikan apresiasi atas sikap realistis yang ditunjukkan Kepala Negara.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menilai Presiden Prabowo memiliki pemahaman yang utuh mengenai risiko geopolitik yang ada. Dino menyebut Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di atas meja saat ini untuk merespons situasi di Palestina.
“Kesan saya adalah beliau mempunyai pendekatan yang realistis. Ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat ampuh yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Beliau sadar ini sarat risiko dan ketidakpastian,” kata Dino saat menyampaikan konferensi pers yang disiarkan di kanal youtube Sekretariat Presiden.
Dino menekankan dukungannya terhadap sikap kehati-hatian Presiden. “Kita masuk dengan hati-hati dan tetap berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional kita,” tegas pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) tersebut.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengungkapkan bahwa keputusan Indonesia bergabung telah melalui dua rangkaian konsultasi intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
Hassan menjelaskan, terdapat delapan negara Islam yang akan berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan di Board of Peace. Peran ini penting agar proses yang berjalan tetap selaras dengan tujuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
“Kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif, sepanjang itu menghasilkan,” ujar Hassan merespons mekanisme diplomasi di luar jalur formal PBB.
Menjaga Kedaulatan Diplomasi
Lebih lanjut, Hassan menilai pertemuan tersebut memberikan pemahaman utuh bahwa Indonesia tetap memegang kedaulatan penuh atas keterlibatannya. Indonesia memiliki ruang untuk menentukan apakah akan terus berlanjut atau menarik diri, tergantung pada perkembangan proses di lapangan.
“Semua tergantung pada bagaimana proses ini berjalan sesuai niatan kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkas Hassan.
Melalui pertemuan ini, pemerintah menegaskan bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan tetap aktif dan pragmatis, namun tidak akan pernah mengorbankan nilai-nilai dasar serta kedaulatan bangsa dalam memperjuangkan hak-hak kemanusiaan di kancah internasional.(mn)
