JAKARTA, Netizens.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan ekonomi melalui sistem digital terpadu telah resmi dimulai langkah besar Pemerintah dalam membenahinya. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Rabu (4/2/2026).
Kolaborasi bertajuk “Sinergitas Program Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan Bidang Komunikasi dan Informasi” ini bertujuan untuk meminimalisir salah sasaran dalam distribusi bantuan serta membuka akses usaha seluas-luasnya bagi kelompok rentan di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintahan harus memberikan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin, bukan sekadar pembangunan sistem di atas kertas.
“Kami siap berkolaborasi karena hal ini merupakan perhatian utama Bapak Presiden. Digitalisasi pemerintahan pintunya berada di Kemkomdigi, dan kami akan memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran,” kata Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat.
Meutya menambahkan, peran kementeriannya tidak hanya menyediakan infrastruktur dan sistem, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara produktif untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
PROGRAM SITASKIN: BERDATA, BERDANA, BERDAYA
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, memaparkan inisiatif program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN). Program ini mengusung pendekatan tiga pilar utama: Berdata, Berdana, dan Berdaya.
Budiman menjelaskan bahwa akses teknologi digital akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di tingkat akar rumput. Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah sistem apresiasi bagi aktivitas sosial yang berdampak positif bagi lingkungan.
“Masyarakat yang berkontribusi dengan baik akan mendapatkan ‘Poin Amal Sosial’ yang bisa ditukarkan di dalam komunitasnya. Kami berharap Kemkomdigi mendukung penyediaan teknologinya agar partisipasi masyarakat meningkat dan program ini berjalan efektif,” jelas Budiman.
Sentralisasi Data Lintas Sektor
Melalui kerja sama ini, Kemkomdigi dan BP Taskin berkomitmen untuk menciptakan konsolidasi data yang solid. Integrasi ini diharapkan dapat menghapus sekat-sekat informasi antarlembaga yang selama ini menjadi kendala dalam akurasi data kemiskinan.
“Dengan sistem digital yang mumpuni, pemerintah optimistis dapat membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap rupiah dana bantuan benar-benar mendarat di tangan mereka yang paling membutuhkan,” pungkas Budiman Sudjatmiko.(rls/mn)
