JAKARTA, Netizens.id – Kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi faktor penentu dalam membendung gelombang disinformasi di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi di tengah arus informasi yang bergerak masif.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya dalam forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026). Acara ini dihadiri oleh para Kepala Biro Humas dari berbagai Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, hingga perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia.
Meutya menggarisbawahi bahwa di era kompetisi konten media sosial yang ketat, humas pemerintah harus mampu menyelaraskan akurasi dengan kecepatan waktu respons.
“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi,” tegas Meutya di hadapan para insan humas negara.
Ia menekankan bahwa indikator keberhasilan komunikasi publik bukan lagi sekadar keindahan susunan pesan, melainkan efektivitas informasi tersebut sampai dan dipahami oleh masyarakat. “Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik,” tambahnya.
Menghadapi disinformasi yang bekerja secara kolektif, Menkomdigi menyerukan agar humas pemerintah tidak bekerja sendiri-sendiri. Sinergi dan jejaring antarlembaga melalui pertukaran data serta koordinasi respons isu menjadi kunci utama.
“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” jelasnya.
Selain kolaborasi, Meutya menyoroti penguatan bank data di internal kementerian dan lembaga. Menurutnya, konsolidasi data yang matang adalah fondasi agar humas bisa bergerak sigap tanpa harus menunggu pengumpulan data saat isu sudah terlanjur liar di ruang publik.
Dalam arahannya, Meutya menegaskan bahwa fungsi komunikasi publik saat ini telah bertransformasi dari sekadar unit pendukung menjadi bagian integral dari kepemimpinan negara. Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional sangat bergantung pada konsistensi suara negara di ruang publik.
Menutup pidatonya, ia mengajak seluruh praktisi GPR untuk menjaga kekompakan dengan gaya komunikasi yang beragam namun tetap dalam satu tujuan yang sama.
“Mari kita jaga satu narasi untuk membangun negeri, dengan suara yang beragam, gaya yang berbeda, tetapi arah dan tujuannya sama,” pungkas Meutya.(rls/mn)
