KUTAI TIMUR – Belum diterimanya sertifikat tanah masyarakat di Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang membuat Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rahman, akan turun tangan.
Dalam resesnya, Politisi PDI Perjuangan itu mendapat banyak keluhan warga setempat terkait belum diterimanya sertifikat tanah program Prona, yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Padahal sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, telah menyerahkan 9.634 bidang sertikat tanah program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kutim dalam acara penyerahan sertifikat tanah rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu.
“Saat serap aspirasi, keluhan yang urgent dari masyarakat terkait permasalahan program Prona yang sudah berjalan, tapi sampai sekarang sertifikatnya belum mereka terima,” ungkap ia.
Atas keluhan tersebut, pasca reses, dirinya akan bergegas menyambangi kantor BPN Kutim, mengingat hal tersebut mesti diperjuangkan. Pasalnya, dalam program tersebut, kata Faizal seharusnya sertifikat telah rampung dalam satu tahun.
“Saya juga mau ke BPN setelah pulang ini. Prona kan program pusat, mestinya satu tahun sudah jadi. Tadi info dari warga, SKnya sudah terbit, tapi belum pada bisa diambil. Makanya saya mau konfirmasi ke BPN. Apa masalahnya,” tegas dia.
Kata dia, sertifikat itu menyangkut lahan warga. Bahkan di desa ini tidak sedikit. Ia menyebut, ratusan bidang tanah yang telah diproses di Pelawan.
“Infonya ada 300 bidang,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Ardiansyah ditemui awak media mengatakan, sebagaimana pesan dari Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan Djalil, berharap pelan-pelan masyarakat memiliki legalitas formal terhadap tempat tinggal melalui sertifikat lahan pemukiman atau rumah.
“Hal yang menarik bagi Kutim, disamping kita mendapatkan program PTSL ini, disisi lain juga sudah ada program Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agrariatora (TORA) yang disampaikan oleh Presiden,” ucap Ardiansyah. (Adv-DPRD/YM)
