Netizens.id, KUTAI TIMUR – Ubaldus Badu dari Fraksi Nasdem menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Nasdem menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah.
Ubaldus Badu menyatakan, “Belanja operasi, modal, dan transfer terealisasi sebesar Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran. Ini menunjukkan bahwa ada banyak program yang belum terlaksana sesuai rencana.”
Fraksi Nasdem juga menyoroti adanya saldo kas akhir sebesar Rp1,77 triliun. “Besaran saldo kas ini menunjukkan bahwa ada kegiatan yang belum mencapai target. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua,” ujar Ubaldus.
Meskipun demikian, Fraksi Nasdem mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang berhasil mencapai 104,13% dari anggaran. “Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang terealisasi dengan baik adalah bukti nyata efisiensi perencanaan,” tambahnya.
Ubaldus menekankan pentingnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan lainnya yang relevan,” jelasnya.
Dalam penutupnya, Ubaldus berharap agar pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan efisiensi belanja agar setiap program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. “Efisiensi dalam pengelolaan belanja adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” tutup Ubaldus. (Adv-DPRD/Ty)
