Netizens.id, KUTAI TIMUR – Dalam rapat paripurna ke-27 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Ubaldus Badu dari Fraksi Nasdem menyampaikan pandangan umum yang mendukung kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dianggap sebagai langkah positif menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Ubaldus Badu menyatakan, “Rancangan Peraturan Daerah ini mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ini akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.”
Fraksi Nasdem juga mengapresiasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp8,59 triliun atau 104,13% dari anggaran. “Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi anggaran telah berjalan dengan baik,” kata Ubaldus.
Dalam hal belanja, Ubaldus mengakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. “Realisasi belanja sebesar Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran menunjukkan bahwa kita perlu lebih fokus pada implementasi program yang telah direncanakan,” jelasnya.
Fraksi Nasdem menekankan pentingnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pengelolaan keuangan yang transparan, konsisten, dan akuntabel adalah kunci keberhasilan kita,” tegas Ubaldus.
Ubaldus menutup dengan harapan agar semua pihak terus bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa depan. (Adv-DPRD/Ty)
