KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur memberikan apresiasi terhadap laporan serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023 yang mencapai Rp 8,577 triliun dari total APBD Rp 9,788 triliun. Namun, DPRD juga menyoroti adanya utang di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu segera ditangani.
Anggota DPRD Kutai Timur, Yuli Sappang, menyambut baik capaian serapan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mengoptimalkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. “Kami menghargai hasil serapan anggaran yang baik, tetapi penting untuk memperhatikan kualitas belanja dan dampaknya bagi masyarakat,” ujar Yuli.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Mohammad Ali, mengungkapkan keprihatinannya terhadap utang yang terjadi di sejumlah OPD, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang. “Kami akan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab utang tersebut dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikannya,” tegasnya.
Anggota DPRD Kutai Timur, Yan Ipuy, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang belum tercapai dan mencari solusi konkret. “Kami mendorong Pemerintah Kabupaten untuk melakukan evaluasi komprehensif dan mengidentifikasi solusi yang efektif,” jelasnya.
Yan Ipuy juga mengapresiasi sikap terbuka Wakil Bupati Kasmidi Bulang yang mengakui adanya kekurangan di beberapa sektor. “Pengakuan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan. Kami siap mendukung upaya tersebut demi kemajuan daerah,” tambah Yan.
Terkait utang yang terjadi sejak tahun 2022, DPRD akan melakukan pengawasan ketat. “Kami akan meminta laporan rinci mengenai utang tersebut dan memastikan adanya rencana penyelesaian yang jelas,” ujarnya.
DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan dialog terbuka antara eksekutif dan legislatif, diharapkan masalah utang dapat diselesaikan dengan cepat dan kinerja pemerintahan dapat meningkat demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.(Adv-DPRD/RH)
