DPRD Kutai Timur Dorong Peningkatan Akreditasi RSUD dengan Pembenahan Menyeluruh
KUTAI TIMUR-Anggota DPRD Kutai Timur, Novel Tyty Paembonan, menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antara manajemen RSUD Kutai Timur dengan pemerintah daerah dan DPRD. Menurut Novel, kurangnya komunikasi yang efektif menjadi hambatan utama dalam upaya pembenahan fasilitas rumah sakit yang berlokasi di Sangatta tersebut.
Novel menyatakan bahwa RSUD Kutai Timur, meskipun telah memenuhi standar kelas B dan memiliki tenaga spesialis yang memadai, masih membutuhkan peningkatan dari berbagai aspek. “Rumah sakit kita sudah layak dan berkelas B dengan tenaga spesialis yang cukup. Namun, perlu pembenahan dari berbagai sisi, seperti alat, tenaga, dan fasilitas lainnya,” ungkap Novel saat ditemui di Sekretariat DPRD Kutim.
Salah satu usulan yang disampaikan oleh Novel adalah peningkatan ketersediaan tempat tidur untuk rawat inap. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk mendukung akreditasi paripurna (bintang lima) yang diharapkan dapat dicapai oleh RSUD Kutim. Direktur RSUD Kutim sendiri telah mengusulkan perluasan kapasitas tempat tidur sebagai langkah krusial menuju peningkatan akreditasi.
Akreditasi yang tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan atas kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi kunci untuk mendapatkan perhatian dan bantuan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan. Bantuan ini dapat berupa alat kesehatan serta program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. “Ketersediaan tempat tidur adalah salah satu aspek penting. Rumah sakit kita sudah baik, tetapi harus terus berbenah dalam segala sisi,” tambah Novel.
Untuk mewujudkan pembenahan tersebut, Novel mengusulkan agar peningkatan fasilitas dan sarana rumah sakit didorong melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia berharap dengan fasilitas yang lebih baik, RSUD Kutim dapat menarik pasien dari luar daerah, seperti Bontang, Berau, bahkan Bulungan.
Lebih lanjut, Novel menekankan bahwa akreditasi yang baik akan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi RSUD Kutim maupun masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Dengan pelayanan yang semakin membaik, RSUD Kutim diharapkan bisa menjadi rumah sakit percontohan dengan standar pelayanan yang cepat, akurat, dan setara dengan rumah sakit swasta di kota besar seperti Jakarta.
“Kendala utama saat ini adalah kurangnya koordinasi yang baik antara manajemen rumah sakit dengan pemerintah dan DPRD terkait kebutuhan yang harus dibantu,” jelasnya. Novel menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak terkait dapat bekerja sama lebih baik lagi untuk mewujudkan RSUD Kutim sebagai pusat layanan kesehatan unggulan di Kutai Timur.(Adv-DPRD/Ty)
