KUTAI TIMUR, Netizens.id – Anggota DPRD Kutai Timur Komisi D, Syaiful Bakhri, menyoroti permasalahan yang dihadapi petani terkait sulitnya akses terhadap pupuk di daerah tersebut. Hal ini menjadi salah satu aspirasi utama yang diterimanya saat reses di beberapa kecamatan, seperti Bengalon, Rantau Pulung, dan Teluk Pandan.
Dalam keterangannya, Syaiful mengungkapkan ironi di balik kondisi ini. Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah dengan produsen pupuk besar seperti Pupuk Kaltim, tetapi petani lokal di Kutai Timur justru menghadapi hambatan untuk mendapatkan pupuk yang mereka butuhkan.
“Ini kan nanti tergantung nanti dinasnya gimana memprogram ke depan. Makanya nanti kami sebagai penerima amanah dari masyarakat ini kan nanti kami pertanyakan ke dinas masing-masing itu bagaimana untuk kesediaan pupuk nanti untuk di Kutai Timur. Ya itu nanti ada tanggung jawabnya di dinas apa namanya, mungkin Komisi C yang menjawab kapasitas itu,” ungkap Syaiful.
Ia menambahkan bahwa sebagai perwakilan masyarakat, dirinya bersama rekan-rekan di DPRD akan mengawal dan mempertanyakan hal ini kepada dinas terkait. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani, mengingat sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Kutai Timur.
Selain itu, Syaiful juga menyinggung perlunya evaluasi program distribusi pupuk agar lebih terarah dan menjangkau kebutuhan petani, terutama di daerah yang aksesnya sulit. Menurutnya, kebijakan yang tepat dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Kutai Timur sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
Masalah akses terhadap pupuk ini hanyalah salah satu dari berbagai kendala yang dihadapi petani Kutai Timur. Infrastruktur jalan menuju lahan pertanian juga menjadi perhatian utama karena masih banyak area yang hanya bisa diakses melalui jalan setapak.
Ke depan, Syaiful berharap kerja sama yang solid antara DPRD, pemerintah daerah, dan dinas terkait dapat memberikan solusi konkret atas permasalahan ini. “Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang layak, termasuk dalam hal pertanian,” pungkasnya. (Adv-DPRD/Ty)
