Infrastruktur Sangatta Selatan Masih Tertinggal, DPRD Kutai Timur Soroti Masalah Pendidikan dan Perkebunan
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Sangatta Selatan, wilayah yang dikenal dengan potensi sektor perkebunan dan pesisirnya, masih menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur dasar. Joni, anggota DPRD Kutai Timur dari Komisi C yang membidangi pembangunan, menyoroti sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam akses pendidikan dan pengembangan jalan.
Dalam wawancara, Joni menekankan bahwa fasilitas pendidikan di wilayah tersebut masih belum memadai. “Masih banyak daerah di Sangatta Selatan yang sulit dijangkau, sehingga pembangunan sarana pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA terhambat,” ujarnya. Ia menjelaskan, keberadaan kawasan hutan yang statusnya belum dilepaskan menjadi penghalang utama bagi pengembangan infrastruktur. Banyak permukiman masyarakat yang masuk dalam kawasan tersebut, sehingga pemerintah sulit merealisasikan pembangunan sekolah secara optimal.
Selain itu, sektor perkebunan juga menjadi perhatian. Perkebunan kelapa sawit, yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, terkendala oleh kebijakan distribusi pupuk subsidi. “Pupuk bersubsidi hanya dialokasikan untuk tanaman pangan seperti padi dan sayuran, bukan untuk perkebunan kelapa sawit yang masuk kategori nonsubsidi,” jelas Joni. Kondisi ini menyebabkan petani kelapa sawit kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk, yang berdampak pada produktivitas mereka.
Joni juga menyoroti persoalan akses jalan, yang menjadi salah satu penghambat utama distribusi hasil perkebunan. Beberapa jalan kebun telah dibangun, namun fasilitas pendukung seperti alat pascapanen, traktor, dan kendaraan pengangkut masih belum mencukupi untuk semua kelompok tani. “Kemajuan sudah ada, tetapi belum menyentuh seluruh masyarakat tani secara merata,” tambahnya.
Meski menghadapi tantangan, Joni optimistis pembangunan infrastruktur di Sangatta Selatan dapat dilakukan secara bertahap. Ia berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan proses pelepasan kawasan hutan untuk mempercepat realisasi pembangunan.
“Masyarakat berharap infrastruktur yang memadai, baik untuk pendidikan maupun kegiatan ekonomi. Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin hal ini bisa tercapai,” pungkas Joni.(Adv-DPRD/Ty)
