Seratus Persen Koperasi Merah Putih di Kutim Telah Terbentuk, Namun Masih Terkendala Pelatihan SDM
KUTAI TIMUR (Netizens.id) – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) merespons cepat instruksi Presiden RI dalam upaya memperkuat ekonomi desa dengan mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP). Saat ini, proses pembentukan KMP di Kutim telah mencapai 100 persen, baik dari sisi struktur pengurus hingga legalitas formal.
Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi memastikan bahwa KMP di tingkat desa sudah rampung secara administrasi dan tinggal menunggu sinergi dengan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Koperasi Daerah Desa Merah Putih yang pertama saya sampaikan bahwa kita sudah 100% clear. Baik itu pembentukan pengurus maupun surat-suratnya,” ujar Mahyunadi, Rabu (16/7/2025).
“Kita tinggal sinergikan dengan pemerintah pusat karena koperasi ini merupakan soko guru ekonomi rakyat Indonesia. Kalau dijalankan dengan baik, kita optimistis ini bisa menggerakkan ekonomi desa,” tambahnya.
Ia pun menyinggung bahwa perubahan nama koperasi menjadi “Merah Putih” membawa semangat baru yang berbeda dari model lama seperti KUD, yang menurutnya sempat menimbulkan citra negatif.
“Kalau dulu kan KUD, Ketua Untung Duluan. Tapi sekarang ini Koperasi Merah Putih. Ya, merah merah, putih putih,” ujarnya sambil tersenyum.
Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kutim, Trisno, menjelaskan bahwa seluruh tahapan awal pembentukan telah selesai sesuai target, termasuk musyawarah desa (musdes) hingga badan hukum koperasi yang rampung pada akhir Juni 2025, pada Minggu (13/7/2025) lalu.
“Tanggal 31 Juni kemarin pembentukan badan hukum sudah selesai resminya. Sekarang tahap berikutnya adalah pembekalan bagaimana mereka menyusun proposal bisnis, supaya koperasi ini bisa eksis dalam pembangunan desa,” terang Trisno.
Namun, ia mengakui bahwa pelatihan sumber daya manusia di koperasi masih terkendala oleh kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, pihaknya tengah mencari skema alternatif agar koperasi dapat langsung beroperasi dan tidak sekadar terbentuk secara administratif.
“Kita tahu salah satu poin dari efisiensi itu adalah bimtek-bimtek dikurangi. Jadi kita cari formulasi supaya koperasi ini bisa langsung kerja, bisa fight membangun kampungnya,” jelasnya.
Kutai Timur juga disebut menjadi salah satu titik peluncuran nasional program Koperasi Merah Putih. Trisno menyebut saat ini pihak daerah masih menunggu kebijakan teknis dari pemerintah pusat, termasuk skema pembinaan dan pendanaan.
“Kutai Timur menjadi salah satu dari 103 titik launching nasional. Tapi kita masih menunggu regulasi teknis dari pusat, karena ini menyangkut agenda nasional dan keuangan negara,” pungkas Trisno.(Ty)
