Dukung Terciptanya Tata Kota yang Baik, Satpol PP Kutim Kontinue Lakukan Penertiban
KUTAI TIMUR – Satpol PP Kutim terus melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) ataupun aktifitas sejenis yang dilkaukan dengan memanfaatkan fasilitas umum. Tak hanya penertiban, Satpol PP Kutim juga terus melakukan pendataan dan sosialisasi sekaligus edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga ketertiban dan tata kota.
Diutarakan oleh Sekretaris Satpol PP Kutim, Aidil, bahwa sasaran utama dalam penertiban yang dilakukan di Jalan Melati-Impres ini adalah pedagang kaki lima yang beraktifitas di atas fasilitas umum pemerintah. Dengan tujuan agar masyarakat itu sendiri dapat beraktifitas dengan nyaman dan aman.
Dampak positif dari kegiatan penertiban yang telah membuahkan terbitnya 16 surat peringatan bagi para pedagang tersebut menurutnya adalah terciptanya tata kota yang rapi. Sehingga Kota Sangatta dapat terlihat lebih indah dan memudahkan dinas lainnya untuk melaksanakan tata kota ataupun pembangunan.
“Efek atau dampak positif dari penertiban ini adalah bagaimana masyarakat beraktifitas dengan nyaman, kemudian pembeli juga aman memarkirkan kendaraan karna ada ruang untuk parkir, dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Kemudian dari segi tata kota mudah mudahan dari kegiatan ini kita bisa membantu rekan rekan dari OPD lain untuk bisa menata kota kusunya sangatta ini agar lebih keliatan indah dan bernilai positif bagi kabupaten,”terangnya. Senin (18/09/2023).
Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, imbuhnya, personil Satpol PP mengutamakan pendekatan secara humanis dan persuasif. Sehingga dalam setiap kegiatan penertiban dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
Meskipun demikian, Aidil mengatakan bahwa dalam membangun kesadaran masyarakat agar tidak melakukan kegiatan atau aktifitas dengan memanfaatkan umum diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Baik dari kecamatan, desa, hingga RT pun dihimbaunya untuk turut memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Untuk respon ada yang menerima ada juga yang tidak terima, kita kan berusaha melakukan secara humanis, jadi sampai 16 teguran kami belum mendapat suatu reaksi yang negativ dari warga, tapi rata rata masyarakat sepertinya memahami hanya perlu sentuhan dari pemerintah untuk bagaimana kita lebih aktif mendekati mereka, termasuk informasi informasi yang terkait teknis perdagangannya itu mungkin perlu dari rekan rekan dari OPD lain juga,”paparnya.(Ty/Q)
