KUTAI TIMUR – Untuk mencegah dan mengatasi maraknya berita hoax yang beredar melalui media sosial, Komisi B DPRD Kutim serukan beberapa langkah yang harus dilakukan. Salah satunya adalah melalui edukasi yang intensif kepada masyarakat serta respons cepat dari pemerintah daerah.
Dalam hal ini, klarifikasi yang diberikan oleh pihak berwenang, terutama pemerintah setempat, sangat penting untuk menangkal hoaks. Namun, klarifikasi yang diberikan harus benar dan valid agar tidak menimbulkan hoaks baru.
Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Kutim, Hepnie Armansyah, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam sebuah pertemuan di ruang kerjanya. Menurutnya, pencegahan penyebaran hoaks dapat dilakukan melalui edukasi langsung, respons cepat, dan penanganan optimal dari pemerintah daerah.
“Hoax ditangkal dengan edukasi secara langsung dan respon cepat serta penanganan optimal dari Pemerintah daerah,” sebutnya.
Dia juga menyebutkan bahwa kurangnya sosialisasi literasi mengenai informasi yang benar dan terpercaya menjadi pemicu maraknya berita hoaks. Masyarakat seringkali tidak menyaring informasi sebelum menyebarkannya melalui media sosial. Oleh karena itu, pendidikan literasi sangat penting untuk menghindari penyebaran hoaks.
“Kebiasannya tidak menyaring terlebih dahulu informasi tersebut kebenarannya, langsung diteruskan saja kepada pengguna medsos lainnya. Sehingga edukasi literasi ini sangat penting,” ujarnya.
Selain itu, seringkali masyarakat juga menerima informasi lama yang kemudian disebar kembali dengan judul atau tema yang berbeda. Hal ini menyebabkan masyarakat bingung karena peristiwa tersebut mungkin telah terjadi di masa lalu.
Hepnie menambahkan contoh terkait berita mengenai bencana seperti banjir atau kebakaran yang sering meminta donasi. Padahal, kejadian tersebut mungkin telah berlalu dan tidak dapat dipastikan lagi.
Dengan demikian, langkah pencegahan melalui edukasi literasi sangat penting bagi masyarakat agar dapat menghindari hoaks yang beredar. (Adv/DPRD/J)
