Fraksi PIR Apresiasi Nota Raperda APBD Kutim 2025, Dorong Langkah Konkret dan Transparansi Pemerintah
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kabupaten Kutai Timur, Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Raperda APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025. Ketua Fraksi PIR, Novel Tyty Paembonan, mengapresiasi upaya pemerintah dalam menyusun rancangan tersebut dan menekankan pentingnya langkah strategis dan transparansi dalam pelaksanaannya.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun Nota Penjelasan Raperda APBD 2025 serta koordinasi yang telah dilakukan dengan DPRD,” ujar Novel di depan sidang paripurna. Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi langkah awal yang baik dalam memastikan pelaksanaan APBD sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.
Fraksi PIR juga mendorong pemerintah untuk mengedepankan strategi konkret dalam menyusun dan melaksanakan APBD tahun depan. “Dengan performa APBD yang semakin membaik, kami meminta pemerintah untuk menyusun langkah-langkah konkret dan strategis agar pelaksanaan APBD 2025 dapat lebih efektif,” lanjutnya.
Selain itu, Fraksi PIR menyoroti pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai alat untuk meningkatkan transparansi tata kelola. “SIPD harus berfungsi secara optimal untuk mengintegrasikan informasi perencanaan pembangunan, laporan keuangan, dan pengawasan pelaksanaan program daerah,” tegas Novel. Menurutnya, sistem ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memberikan dampak besar pada kualitas pelayanan publik.
Di akhir pandangannya, Fraksi PIR berharap masukan yang diberikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut. “Semoga pandangan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kutai Timur,” tutup Novel.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam merancang arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur di tahun 2025, dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat melalui sinergi antara pemerintah dan DPRD. (Adv-DPRD/Ty)
