Pemangkasan Anggaran Ancam Stabilitas Ekonomi, Wabup Kutim Minta Pemerintah Pusat Transparan
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Isu pemangkasan anggaran daerah yang digulirkan pemerintah pusat kembali menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur (Kaltim). Kekhawatiran mencuat karena kebijakan ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap perekonomian daerah pada tahun 2026, khususnya di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi memperberat beban daerah. Terlebih, Kutim masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global, khususnya batu bara.
“Kalau memang pemangkasan anggaran, ya kita harus kencangkan ikat pinggang. Prinsipnya efisiensi, jadi hanya program yang paling berguna yang akan kita laksanakan. Prioritas tetap pada pelayanan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” ujar Mahyunadi saat ditemui di depan Kantor Bupati, Senin (8/9/2025).
Meski demikian, ia mengaku masih mempertanyakan alasan di balik kebijakan tersebut. Menurutnya, mekanisme pembagian dana bagi hasil (DBH) telah diatur dan dijamin oleh undang-undang, sehingga pemangkasan anggaran seharusnya tidak dilakukan secara sepihak.
“Kenapa terjadi pemangkasan oleh pemerintah pusat? Sementara undang-undang tentang bagi hasil itu jelas dilindungi hukum. Jangan sampai pemerintah pusat seenaknya memangkas tanpa perhitungan, karena itu menyepelekan semangat otonomi daerah,” tegasnya.
Mahyunadi juga menyoroti alasan pemerintah pusat yang menyebut kondisi perekonomian nasional tengah tertekan. Ia menilai, alasan tersebut seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada daerah.
“Kalau memang pendapatan negara menurun, harus dijelaskan. Apalagi batubara masih menjadi primadona meskipun sempat turun harga. Dulu tahun 2018, kita juga mengalami pemangkasan karena harga minyak dunia turun, tapi saat itu penjelasannya jelas dan bisa dimaklumi,” imbuhnya.
Terkait langkah selanjutnya, Mahyunadi menegaskan persoalan ini akan dibahas terlebih dahulu bersama jajaran internal pemerintah daerah. Selanjutnya, pihaknya juga akan menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi serta daerah lain untuk menyikapi isu tersebut.
“Ini harus kita sikapi bersama. Jangan sampai kebijakan pemangkasan anggaran justru melemahkan daerah dalam menjalankan pembangunan,” pungkasnya.(Ty)
