Dishub Kutim Gelar Rapat Koordinasi Revitalisasi Aset, Perjelas Status dan Potensi Pemanfaatan
KUTAI TIMUR, Netizens.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat tata kelola aset daerah, terutama yang memiliki potensi memberikan nilai tambah bagi daerah. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kutim, Poniso Suryo Renggono, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah perangkat daerah terkait, baru-baru ini, (16/11/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda, Badan Keuangan Daerah (BKD), Bagian Hukum Setkab Kutim, serta sejumlah staf teknis Dishub. Tujuan utama kegiatan ini adalah membahas revitalisasi dan pemanfaatan aset milik Dinas Perhubungan, mulai dari terminal hingga aset-aset lain yang belum termanfaatkan secara optimal.
Poniso menjelaskan, rapat tersebut menjadi langkah awal untuk memperjelas status kewenangan pengelolaan aset serta menyusun data akurat yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemeliharaan dan revitalisasi. Menurutnya, tanpa data dan kejelasan kewenangan, langkah pemanfaatan aset akan sulit dijalankan dengan baik.
“Rapat ini kita lakukan untuk memperjelas posisi aset yang ada, siapa yang berwenang, dan bagaimana tindak lanjut pemanfaatannya. Dengan data yang jelas, perawatan maupun pemanfaatannya bisa lebih terarah,” ujarnya.
Selain untuk kepastian administrasi, Dishub juga mulai menginventarisasi aset-aset yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan arahan Bupati Kutai Timur agar setiap perangkat daerah berkontribusi aktif dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi aset publik.
Poniso menegaskan, hasil dari rapat koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja teknis di lapangan oleh bidang-bidang terkait di Dishub. “Kami ingin memastikan bahwa semua aset yang kita miliki bisa memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi daerah,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Dinas Perhubungan Kutim berharap dapat mewujudkan tata kelola aset yang lebih transparan, efektif, dan berdaya guna, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perhubungan terhadap pembangunan daerah.
(Adv/Kominfo)
