APBD Kutim 2026 Jadi Rp5,7 Triliun, Ada Komponen Kurang Bayar Tahun Sebelumnya
KUTAI TIMUR, Netizens.id – APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 yang semula dirumorkan hanya berkisar Rp4 koma sekian triliun akhirnya disahkan di angka Rp5,7 triliun. Kenaikan ini disebabkan adanya komponen kurang bayar dari tahun-tahun sebelumnya.
Asisten II Pemkab Kutim, Noviari Noor, mengonfirmasi adanya penambahan anggaran tersebut, meski ia tidak merinci secara detail karena bukan menjadi kewenangannya.
“Sebenarnya bukan apa, karena saya yang menjawab ya. Nanti di Bapenda aja yang lebih tahu,” ujar Noviari saat dimintai penjelasan mengenai komponen penambahan anggaran seusai mengikuti Upacara Peringatan Hari Guru Nasional di halaman depan Kantor Sekretariat Daerah, Selasa (25/11/2025).
Namun demikian, Noviari memberikan gambaran umum bahwa penambahan tersebut berasal dari komponen kurang bayar di tahun-tahun sebelumnya. “Yang informasi saya dapat itu memang ada KB (kurang bayar) di 2022, 2023, 2024. Cuman rincian dan lebih jelasnya nanti mungkin kita langsung ke Bapenda,” jelasnya.
Komponen kurang bayar tersebut masuk sebagai pendapatan APBD Kutim, sehingga harus dialokasikan sebagai penambahan anggaran. “Yang kurang bayar masuk ke APBD kita. Makanya harus dialokasikan penambahan,” tambah Noviari.
Meski mengalami kenaikan dari rumor awal, APBD 2026 tetap lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Kondisi ini mengharuskan Pemkab Kutim melakukan optimalisasi anggaran agar tetap bisa menjalankan seluruh program prioritas.
Sebagai Asisten II yang membidangi ekonomi dan pembangunan, Noviari menyatakan langkah ke depan yang akan dilakukan adalah penertiban dan disiplin dalam pengadaan serta pelaksanaan kegiatan.
“Setidaknya saya akan melakukan penertiban ya, penertiban dan disiplin pengadaan dan pelaksanaan kegiatan di awal-awal,” tegasnya.
Noviari menjelaskan bahwa alokasi anggaran sudah ditetapkan per triwulan – triwulan 1, 2, 3, dan 4. Menurutnya, penetapan alokasi tersebut harus diimbangi dengan belanja yang tertib di setiap triwulan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.
“Itu harusnya diimbangi dengan belanja yang tertib di triwulan 1, 2, dan 3, 4. Sehingga tidak menumpuk di belakang,” pungkasnya.
Dengan pendekatan disiplin anggaran per triwulan ini, Pemkab Kutim berharap bisa menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun seperti yang terjadi selama dua tahun terakhir.(Adv-Kominfo/Qi)
