KUTAI TIMUR, Netizens.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan 50 program unggulan daerah tetap akan terlaksana di tahun 2026 meski menghadapi penurunan APBD dibandingkan tahun sebelumnya.
Asisten II Pemkab Kutim, Noviari Noor, menyatakan, meskipun anggaran mengalami penurunan signifikan, pihaknya akan mengoptimalkan setiap rupiah yang ada untuk memastikan seluruh program prioritas dapat terlaksana.
“Kalau maksimal enggak ya, kita optimalkan sebenarnya. Artinya semua program itu bisa diakomodir, 50 program unggulan insya Allah itu kita terpenuhi. Ya walaupun enggak maksimal tapi ada program itu, kita optimalkan,” ujar Noviari seusai mengikuti Upacara Peringatan Hari Guru Nasional di halaman depan Kantor Sekretariat Daerah, Selasa (25/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa struktur belanja APBD Kutim tetap diprioritaskan untuk beberapa pos utama. Pertama adalah belanja pegawai yang harus memenuhi kewajiban gaji dan tunjangan ASN. Kedua adalah belanja operasional untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.
“Struktur belanjanya kan biasa ada belanja pegawai, ada belanja operasional, pada intinya belanja-belanja itu kita memenuhi standar pelayanan minimal ya,” jelasnya.
Selain itu, alokasi anggaran juga diarahkan untuk program-program mandatory atau yang diwajibkan oleh peraturan perundangan. Prioritas berikutnya adalah pembangunan infrastruktur utama yang menjadi bagian dari visi-misi Bupati Kutai Timur.
“Terus kemudian mandatory, terus infrastruktur yang utama kan visi-misi bupati dan 50 program unggulan, itu sih poinnya,” tambah Noviari.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Noviari optimistis bahwa dengan perencanaan dan optimalisasi yang tepat, semua program tetap bisa berjalan. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah memastikan setiap program tetap ada dan dilaksanakan, meskipun mungkin tidak dalam skala maksimal seperti yang diharapkan.
Penurunan APBD 2026 memang menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait operasional dan belanja pegawai mengingat baru saja ada pengangkatan pegawai P3K dalam jumlah banyak. Namun dengan aturan belanja pegawai yang dibatasi 30 persen dari total APBD, Pemkab Kutim harus melakukan penyesuaian di berbagai pos.
“Dengan aturan belanja pegawai 30 persen ya, setelah kita maksimalkan 30 persen ya memang di sisi TPP ada penurunan,” ungkapnya.
Noviari menambahkan, optimalisasi anggaran juga akan dilakukan dengan memastikan belanja dilakukan secara tertib per triwulan sesuai alokasi yang sudah ditetapkan. Dengan disiplin anggaran yang ketat, diharapkan tidak ada lagi penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang bisa mengganggu efektivitas pelaksanaan program.
“Kita sudah menetapkan alokasi di triwulan 1, 2, 3, 4. Itu harusnya diimbangi dengan belanja yang tertib di triwulan 1, 2, dan 3, 4. Sehingga tidak menumpuk di belakang,” pungkasnya.(Adv-Kominfo/Qi)
