BANYUWANGI, Netizens.id — Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Dewan Ekonomi Nasional, atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan program digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos).
Menurut Ipuk, penunjukan Banyuwangi sebagai pilot project merupakan kehormatan sekaligus tantangan besar karena program ini mengusung konsep baru, tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dalam penerimaan sosial di masyarakat.
“Ini tantangan baru. Bukan hanya digitalisasinya yang menantang, tetapi bagaimana mengorkestrasi seluruh kekuatan daerah dan memastikan masyarakat dapat menerima konsep baru ini,” ujar Ipuk saat sosialisasi Perlinsos di Pendopo Bupati Banyuwangi, Jumat (23/1/2026).
Ipuk berharap program Perlinsos dapat berjalan sukses dan berkelanjutan di Banyuwangi, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi menjadi sistem jangka panjang yang terus diperbaiki.
“Karena sistem ini adalah ciptaan manusia, tentu tidak sempurna. Maka evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan. Banyuwangi siap membantu pemerintah pusat dalam proses evaluasi sebelum diterapkan secara nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ipuk menilai Perlinsos tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaluran bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana edukasi masyarakat agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan negara.
“Program ini mengedukasi masyarakat agar lebih berdaya dengan tangan dan kaki sendiri, bukan bergantung pada bantuan negara,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dengan sistem berbasis data dan teknologi, pemerintah memiliki dasar yang kuat dan objektif untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kelayakan penerima bantuan.
“Dengan Perlinsos, pemerintah bisa mengatakan ‘tidak’ secara tegas dan adil, disertai alasan yang jelas dan transparan,” ujarnya.
Ipuk menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan berbagai program pemberdayaan untuk menopang Perlinsos agar berdampak nyata pada penurunan kemiskinan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melibatkan berbagai unsur, mulai dari pendamping PKH, TKSK, aparatur sipil negara, camat, kepala desa, hingga kader Dasa Wisma yang hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Kader Dasa Wisma tinggal di lingkungan masyarakat, sehingga mereka tahu betul siapa yang sudah mendapatkan bantuan dan siapa yang belum. Ini membuat data lebih nyata dan kontekstual,” jelasnya.
Ipuk memaparkan sejumlah program konkret yang telah dijalankan Banyuwangi untuk menekan kemiskinan dan mencegah munculnya kemiskinan baru.
Salah satunya adalah program Warung Naik Kelas (Wena), yang menyasar pelaku usaha mikro dengan modal sangat kecil.
“Ada ibu-ibu yang hanya punya modal Rp500 ribu untuk jual kopi atau cilok, tapi punya tanggung jawab besar terhadap keluarga. Melalui Wena, kami beri dukungan agar usaha mereka naik kelas,” ungkapnya.(Az)
