Sebut Media Massa Bisa Pengaruhi Publik, Ketua Komisi B Sampaikan Hal Ini

KUTAI TIMUR – Di dalam media massa, pentingnya netralitas dalam menjalankan peran menjadi sorotan. Dalam era perkembangan media informasi yang pesat, sering kali terdapat pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax.

Media memiliki peran yang signifikan dalam mengubah pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang luas diperlukan agar informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan oleh Hepnie Armansyah, Ketua Komisi B DPRD Kutim, saat membahas peran media dalam memberikan edukasi dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat baru-baru ini.

“Dalam membangun citra politik yang positif, langkah ekstra diperlukan. Oleh karena itu, DPRD Kutim bekerja sama dengan media untuk mengawal kinerja anggota legislatif dan melaksanakan aspirasi masyarakat. Dengan adanya media, masyarakat bisa memahami bahwa tidak semua pemberitaan politik sesuai dengan fakta. Peran media memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat, sehingga dalam penyampaian berita harus berhati-hati dan mampu membentuk citra politik yang positif,” ujar Hepnie, legislator dari Dapil satu.

Ia juga menyoroti peran media dalam proses demokrasi masyarakat, yang memiliki pengaruh yang signifikan pada jalannya pemilu. Ia menyebut bahwa media saat ini telah menjadi bagian dari industri besar yang bisa dengan mudah dipengaruhi oleh berbagai pihak untuk kepentingan pribadi.

Hal ini menjadi alasan bagi masyarakat untuk menjadi selektif dan meningkatkan literasi dalam memahami suatu informasi serta mengevaluasi kejelasan berita.

“Pemberitaan oleh media massa yang tidak seimbang cenderung memecah-belah masyarakat. Oleh karena itu, sikap kritis terhadap isu-isu yang sedang berkembang sangat penting. Media netral dari lembaga pemerintah diharapkan dapat membantu membangun opini publik mengenai citra positif pembangunan yang terus berlangsung,” tegas Hepnie.

Dia juga menyoroti keterikatan media mainstream dengan kontrak politik, sehingga penting untuk meningkatkan edukasi dan literasi media. Kehadiran pemberitaan yang jujur dan transparan sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama menjelang pesta demokrasi yang akan datang.

“Mayoritas media mainstream terikat dengan keadaan politik dalam negeri. Keberadaan media yang netral dan transparan sangat diperlukan sebagai sarana pembelajaran mengenai arah politik yang baik, terutama menjelang pesta demokrasi mendatang. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih bijak dalam menentukan hak pilihnya melalui informasi media yang mereka terima selama ini,” tambahnya. (Adv/DPRD/J)