Peserta PKN Tingkat II Dari 5 Daerah mengikuti VKN Ke Provinsi Kepulauan Riau
TANJUNG PINANG – Sebanyak 58 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX yang berasal dari 5 provinsi di Indonesia serta dari Kepolisian Republik Indonesia, yang sedang belajar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, melakukan agenda Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Selasa (27/8/2024).
Mereka berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Rombongan VKN dipimpin langsung Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi. Turut mendampingi para fasilitator Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, maupun Widyaiswara dari Pusat Kajian Daerah Otonomi Daerah (KDOD).
Rombongan VKN diterima langsung Sekretaris Daerah Povinsi Kepri, Adi Prihantana, di Balairung Wan Seri Beni, Tanjung Pinang.
Kepala BPSDM Provinsi Kepri, Anny Lindawaty, menyampaikan, bahwa institusi BPSDM baru berusia dua tahun lebih, tetapi sudah mampu menorehkan prestasi lima besar tingkat nasional dari Lembaga Administrasi Negara RI.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah berkenan dan menyambut baik peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional dari Kaltim.
Lokus pertama, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, dengan pendamping Widyaiswara, Sugeng Chairuddin. Lokus kedua, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbang), didampingi Widyaiswara Jauhar Efendi. Lokus ketiga, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), didampingi Widyaisara, Rahmat. Sedangkan lokus keempat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Peserta VKN didampingi Widyaiswara, Salman Lumaindong.
Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama, yang mendampingi peserta ke Barenlitbang melaporkan, banyak sekali inovasi yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Ia menjelaskan APBD Provinsi yang hanya 4 triliun lebih banyak ditopang oleh kucuran dana dari Pemerintah Pusat maupun kolaborasi dengan pihak ketiga. Sehingga geliat pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.
“Misni mengakui, prestasi yang diraih tidak terlepas dari kepemimpinan Gubernur yang humanis dan terbuka”, pungkas Jauhar.(*)
