KUTAI TIMUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menerjunkan 120 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa Koalisi Besar Buruh di halaman Kantor Bupati Kutim, Kamis (10/9/2026). Ratusan personel itu turut mendampingi jalannya audiensi antara perwakilan buruh dan jajaran Pemkab Kutim di dalam gedung.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kutim, Fata Hidayat, mengatakan seluruh personel yang diturunkan hari itu murni untuk kepentingan pengamanan, bukan untuk membatasi ruang gerak massa aksi.
“Dari Satpol PP itu untuk hari ini pengamanannya 120 orang yang sudah ada di sini dan saat ini lagi mendampingi Pak Wakil dalam rapat di dalam audiensi. Jadi masih berjalan,” ujarnya.
Jumlah personel yang mencapai ratusan itu, kata Fata, mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mempertimbangkan jumlah massa aksi. Ia menyebut jumlah buruh yang berunjuk rasa hari itu berkisar 100 orang, sehingga personel keamanan yang diturunkan disesuaikan dengan jumlah tersebut.
“Yang jelas kami SOP-nya seperti itu, karena jumlah yang mendemo itu kan sekitar 100-an. Otomatis setidaknya kita agak lebih sedikit, bukan untuk menekan tapi lebih kepada untuk pengamanan saja,” jelasnya, sembari menegaskan langkah itu bersifat preventif.
Aksi yang digelar Koalisi Besar Buruh tersebut diikuti sekitar 100 buruh dari berbagai korporasi mulai pukul 10.00 WITA. Massa aksi menyoroti sejumlah isu ketenagakerjaan, mulai dari kepastian kerja, sistem outsourcing, upah, hingga perlindungan bagi pekerja perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja rentan.
Aksi ini dipimpin Ketua Federasi Persatuan Buruh Militan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FPBM-KASBI) Kutai Timur, Bernadus Aholiap Pong, bersama Wakil Ketua Leni Anggriani dan Sekretaris Yoakim Bentara, serta diikuti sejumlah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur.
Setelah orasi, sebanyak 20 perwakilan massa melanjutkan audiensi di Ruang Arau, Lantai II Kantor Bupati Kutim, bersama Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Ketua DPRD Kutim Jimmi, dan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutim Sulisman. Audiensi tersebut berujung pada kesepakatan atas 12 tuntutan buruh, yang kemudian dituangkan dalam Pakta Integritas.
Fata Hidayat memastikan pengerahan personel untuk pengamanan demo tidak mengganggu tugas Satpol PP lainnya. Ia menyebut sebagian anggota saat ini juga tengah membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sangatta Selatan dan Sangatta Utara.
“Saat ini kami pasif membantu BPBD dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Jadi sebagian anggota kami sebagian ke sana, baik itu di Sangatta Selatan maupun Sangatta Utara,” katanya.
Menurut Fata, personel yang bertugas menangani kebakaran hutan dan lahan berasal dari penugasan yang berbeda dengan personel pengamanan demo, sehingga pergeseran anggota untuk pengamanan aksi buruh tidak memengaruhi penanganan kebakaran di lapangan.
“Tidak, karena yang kami tugaskan ini memang tidak dalam penugasan (yang sama),” ujarnya.(Adv-kominfo/Q)
