Anjas: Kompensasi Diskon Token Listrik Saat Pemadaman Masuk Akal
KUTAI TIMUR – Usulan masyarakat agar pelanggan mendapatkan kompensasi berupa potongan harga token listrik ketika terjadi pemadaman bergilir dinilai layak dipertimbangkan. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi bentuk keseimbangan antara kewajiban pelanggan dan tanggung jawab penyedia layanan listrik.
Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur (Kutim), Sayyid Anjas, mengatakan pelanggan selama ini dikenai denda apabila terlambat memenuhi kewajiban pembayaran listrik. Karena itu, menurutnya, masyarakat juga patut memperoleh perhatian ketika pelayanan listrik mengalami gangguan.
“Seharusnya masuk akal juga. Kalau kita terlambat kena denda,” ujar Anjas.
Ia menilai pemadaman listrik, meskipun dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan jaringan, tetap menimbulkan dampak bagi masyarakat. Gangguan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga memengaruhi pelaku usaha yang membutuhkan pasokan listrik untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.
Anjas menyebut informasi yang diterima masyarakat menyatakan pemadaman dilakukan sebagai bagian dari pemeliharaan jaringan listrik. Ia memahami kegiatan tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas layanan, tetapi berharap dampaknya terhadap pelanggan turut menjadi perhatian.
Menurutnya, pemberitahuan mengenai jadwal pemadaman memang telah disampaikan PLN kepada sebagian masyarakat, misalnya melalui informasi pemadaman pada pukul 13.00 hingga 18.00 Wita. Namun, penyampaian informasi tersebut belum tentu menjangkau seluruh pelanggan.
“Soal sampai atau tidak sampainya itu teknis. Yang pasti sebagian masyarakat menerima lewat grup,” jelasnya.
Anjas mengaku turut melakukan persiapan untuk mengantisipasi pemadaman, seperti menyediakan bahan bakar solar untuk genset dan memeriksa kondisi aki. Menurutnya, informasi yang disampaikan lebih awal dapat membantu masyarakat maupun pelaku usaha menyesuaikan aktivitas mereka.
Meski demikian, ia berharap PLN memperluas saluran pemberitahuan agar informasi pemadaman dapat diterima secara merata oleh pelanggan.
Terkait kompensasi, Anjas belum merinci bentuk maupun besaran potongan yang diharapkan. Ia menilai mekanisme pemberian kompensasi perlu mengacu pada ketentuan tingkat mutu pelayanan yang berlaku dan dikonfirmasi lebih lanjut kepada PLN.
Ia berharap evaluasi terhadap kualitas pelayanan dan penyampaian informasi pemadaman dapat dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak terus dirugikan oleh gangguan pasokan listrik. (Adv/Q)







