PJJ Saat Kabut Asap Perlu Dievaluasi, Novel Minta Kondisi Udara Dipantau Berkala
KUTAI TIMUR – Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat kondisi udara tidak sehat akibat kabut asap perlu disertai pemantauan secara berkala. Pemerintah daerah dinilai harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar mengikuti perkembangan kualitas udara agar siswa dapat kembali belajar di sekolah ketika situasi sudah memungkinkan.
Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim), Dr. Novel Tyty Paembonan, mengatakan keputusan menerapkan PJJ dapat dipahami sebagai langkah untuk melindungi kesehatan peserta didik. Namun, kebijakan tersebut tidak seharusnya berlangsung tanpa evaluasi terhadap kondisi lingkungan.
Menurut Novel, pemerintah perlu melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Hasil pemantauan itu kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah pembelajaran jarak jauh masih diperlukan atau siswa sudah dapat kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung di sekolah.
“Pemerintah punya dasar mengapa dilakukan pembelajaran jarak jauh karena kondisi lingkungan yang kurang sehat. Tapi pemerintah juga jangan karena alasan PJJ itu tidak melakukan kontrol, misalnya per dua atau tiga hari kondisi udara sudah bagaimana,” ujarnya.
Novel menilai, pembelajaran di sekolah dan pembelajaran dari rumah memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, PJJ perlu dipandang sebagai langkah sementara untuk menghadapi situasi tertentu, bukan pengganti kegiatan belajar tatap muka dalam jangka waktu yang tidak jelas.
Ia mengingatkan bahwa terlalu lama belajar dari rumah juga dapat menimbulkan persoalan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak berpotensi merasa bosan karena harus menjalani aktivitas belajar di rumah dalam waktu panjang.
Selain itu, pelaksanaan PJJ juga perlu memperhatikan penggunaan perangkat digital atau gawai. Dalam wawancara, Novel menyoroti bahwa pembelajaran jarak jauh membuat siswa bergantung pada perangkat tersebut untuk mengikuti kegiatan belajar.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara teratur terhadap kondisi udara dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Apabila kualitas udara telah membaik, kegiatan belajar tatap muka sebaiknya dapat kembali dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan arahan dari instansi terkait.
Menurutnya, perlindungan kesehatan peserta didik harus tetap menjadi pertimbangan utama. Namun, kebijakan tersebut juga perlu memperhitungkan kebutuhan anak untuk memperoleh proses pembelajaran yang optimal.
Novel menekankan pentingnya keseimbangan antara keselamatan dan keberlangsungan pendidikan. PJJ dapat menjadi pilihan ketika kondisi udara membahayakan, tetapi pemerintah tetap harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak diterapkan lebih lama dari yang diperlukan.
“Instansi terkait melakukan pemantauan kualitas udara secara konsisten dan menyampaikan perkembangan kondisi kepada sekolah serta orang tua. Dengan demikian, keputusan mengenai pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan kondisi aktual, bukan hanya perkiraan,” tegasnya.(Adv/Q)







