Oleh: Ekky Yudistira
DALAM sunyi, ada kata yang lebih lantang daripada teriakan. Dalam diam, ada protes yang lebih menusuk daripada unjuk rasa. Maka ketika rakyat mulai memilih bungkam, bukan karena mereka telah damai dengan keadaan—melainkan karena mereka telah lelah bersuara pada tembok yang memantulkan gema kosong.
Disini, anggaran mengalir seperti sungai yang pandai memilih muara. Ia tak lagi mengikuti jalur keadilan, melainkan mengikir lekuk-lekuk kepentingan. Angka-angka dalam dokumen perencanaan menjelma puisi yang indah di atas kertas, namun dalam praktiknya, ia hanyalah dongeng pengantar tidur bagi mereka yang masih percaya pada keajaiban transparansi.
Asas-asas pemerintahan yang baik—akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum—tergantung rapi di dinding kantor, seperti lukisan yang dipajang bukan untuk dinikmati, melainkan untuk memenuhi kekosongan tembok. Ia ada, tetapi tidak hadir. Ia tertulis, tetapi tidak terbaca dalam setiap keputusan yang lahir dari ruang-ruang tertutup, di mana aspirasi rakyat menguap sebelum sempat mengembun menjadi kebijakan.
Masyarakat? Ah, mereka adalah angka statistik yang cantik dalam proposal. Mereka adalah “penerima manfaat” dalam narasi besar pembangunan, tetapi dalam kenyataan, mereka lebih sering menjadi penerima janji—yang datang lima tahunan dengan senyum lebar dan pergi dengan punggung yang sama lebarnya. Mereka dijadikan alasan untuk mengucurkan dana, namun bukan menjadi alasan untuk memastikan dana itu tiba dengan utuh.
Ketika kepentingan golongan menjadi kompas, maka utara kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah arah yang selalu berubah sesuai angin politik yang bertiup. Program-program yang dicanangkan bukan lagi lahir dari kebutuhan yang mendesak, melainkan dari kebutuhan untuk terlihat peduli—sebuah sandiwara yang disutradarai dengan apik, lengkap dengan spanduk berwarna-warni dan pemotongan pita yang penuh senyum.
Dan rakyat? Mereka belajar membaca bahasa tubuh kekuasaan. Mereka paham bahwa ketika ruang dialog dibuka, itu hanya untuk memenuhi prosedur administratif, bukan untuk benar-benar mendengar. Mereka tahu bahwa partisipasi publik telah menjadi ritual formal—hadir, tanda tangan, lalu pulang dengan harapan yang sama kusutnya dengan kertas absensi yang mereka teken.
Maka, lebih baik diam.
Bukan diam yang pasrah, melainkan diam yang penuh perhitungan. Diam yang menyimpan ingatan. Diam yang mencatat setiap janji yang diucapkan dan setiap janji yang dikhianati. Diam yang menunggu momentum, ketika suara yang sekian lama dikubur akan tumbuh menjadi badai yang tak bisa lagi diabaikan.
Karena dalam sejarah, tirani tak pernah runtuh karena teriakan—ia runtuh karena diam yang terlalu lama dipaksakan, hingga akhirnya meledak dengan suara yang tak bisa lagi dibungkam.
Lebih baik diam hari ini, untuk berbicara dengan lantang esok hari. Lebih baik diam sejenak, untuk mengingat dengan tajam selamanya. Lebih baik diam daripada menjadi suara yang dipinjam untuk melegitimasi ketidakadilan.
Karena kadang, diam adalah bentuk perlawanan paling beradab di tengah sistem yang telah kehilangan adab dalam melayani.
Wallahu a’lam.
