Kemkomdigi Ajak Humas Pemerintah Kaltim Perkuat Literasi Digital dan Lawan Hoaks
SAMARINDA — Sebagai provinsi yang tengah menjadi sorotan nasional, Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai memerlukan kehumasan pemerintah yang lebih gesit, akurat, dan berlandaskan data agar kepercayaan publik tetap terjaga di tengah derasnya arus informasi digital.
Hal ini disampaikan Direktur Informasi Publik Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI, Dr. Nursodik Gunarjo, M.Si., dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Kaltim 2026 yang berlangsung di Hotel Five Premiere, Samarinda, Jumat (31/7/2026).
“Kaltim itu seksi banget. Kaltim punya IKN,” ujarnya, menegaskan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi faktor utama tingginya perhatian publik terhadap daerah ini.
Nursodik menjelaskan, kehadiran IKN memunculkan berbagai dinamika di Kaltim, mulai dari investasi, isu lingkungan, pertambangan, sengketa lahan, banjir, hingga persoalan pendidikan dan kesehatan, yang semuanya berpotensi menjadi celah penyebaran hoaks. Karena itu, humas pemerintah dituntut memiliki strategi komunikasi yang terencana agar masyarakat tetap mendapat informasi lengkap dari sumber resmi.
Ia juga menyoroti masih minimnya eksposur terhadap capaian-capaian positif Kaltim. Para pengelola informasi publik pun diminta lebih rutin membangun narasi positif tentang daerah ini.
“Bagaimana hal-hal yang begitu luar biasa di Kaltim ini bisa di-frame dengan positif dan bisa disampaikan kepada publik. Rajin-rajin saja Anda posting,” pesannya.
Pemerintah Diminta Tak Pasif di Media Sosial
Memaparkan siklus manajemen isu—meliputi monitoring, deteksi dini, analisis, penilaian risiko, respons, publikasi, hingga evaluasi—Nursodik mengingatkan instansi pemerintah agar tidak diam ketika suatu isu muncul di media sosial. Respons cepat berbasis fakta dan data dinilai sangat penting.
“Jangan sampai kita absen,” tegasnya.
Ia juga menilai pola komunikasi yang bersifat seremonial mulai perlu ditinggalkan. Humas pemerintah, kata dia, sebaiknya beralih ke pendekatan storytelling yang mengangkat esensi kebijakan, menonjolkan solusi atas masalah warga, menampilkan kisah-kisah inspiratif, serta memperkenalkan berbagai inovasi layanan publik.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas di bidang analisis isu, komunikasi krisis, pengelolaan konten digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), serta penguatan jaringan media. Di tengah arus informasi yang deras, humas pemerintah diharapkan mampu menjalankan peran gandanya sebagai radar pemantau, navigator arah komunikasi, sekaligus garda terdepan penjaga kepercayaan publik. (*/mn)
