Prabowo Instruksikan Koperasi Merah Putih Beroperasi Penuh Mulai Oktober, Libatkan TNI-Polri
JAKARTA — Pemerintah tengah mempercepat pembenahan ekosistem ekonomi rakyat mulai dari level desa. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas selama tiga setengah jam bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya percepatan penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Ketiga koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai infrastruktur strategis negara yang berperan ganda: penggerak ekonomi warga sekaligus off-taker atau pembeli hasil produksi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa Presiden telah mengeluarkan instruksi yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk turun tangan mengawal keberhasilan program ini di seluruh daerah.
Menurut Zulhas, Presiden meminta agar seluruh kementerian dan lembaga mendukung penuh Koperasi Desa, Kelurahan, dan Nelayan Merah Putih, termasuk melibatkan jajaran TNI dan Polri, agar koperasi ini berhasil menjalankan dua fungsi utamanya sebagai infrastruktur pemerintah sekaligus off-taker.
Jalur Baru Distribusi Subsidi dan Bantuan Sosial
Ke depan, penyaluran barang subsidi dan bantuan sosial pemerintah tidak lagi melalui jalur lama yang rawan penyimpangan, melainkan akan dikonsolidasikan lewat Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan.
Zulhas menegaskan bahwa seluruh distribusi barang subsidi maupun bantuan pemerintah akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah berharap perubahan mekanisme ini dapat memangkas rantai distribusi yang panjang, meningkatkan transparansi, dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Kejar Tenggat Pembayaran ke Himbara, Target Rampung Oktober
Selain membahas kelembagaan koperasi, rapat juga menyoroti kesiapan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang jatuh tempo September 2026.
Pemerintah tengah mempercepat proses verifikasi dan validasi data, dengan target seluruh persyaratan administrasi tuntas pada Agustus 2026 agar pembayaran cicilan pertama bisa dilunasi sebelum jatuh tempo.
Zulhas menyampaikan bahwa pihaknya bekerja keras agar seluruh persyaratan rampung pada Agustus, sehingga dana angsuran pertama dari Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dapat dibayarkan ke Himbara sebelum September.
Dengan sinergi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penopang ketahanan ekonomi rakyat sekaligus pencipta lapangan kerja baru dari desa dan kelurahan.
Zulhas menutup keterangannya dengan menegaskan pesan Presiden Prabowo agar seluruh jajaran kabinet terus mengawal perkembangan di lapangan, dengan target operasional Koperasi Merah Putih berjalan penuh, transparan, dan mulai memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat pada Oktober mendatang. (mn)
