Tanpa Bimtek dan Pendidikan Penyidik, Satpol PP Kutim Akui SDM Terancam Stagnan di Manajemen Talenta ASN
KUTAI TIMUR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur mengungkapkan dampak signifikan dari efisiensi anggaran terhadap peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinasnya, khususnya terkait dihentikannya seluruh kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pendidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fata Hidayat, menjelaskan pada perencanaan awal anggaran, pihaknya telah mengalokasikan dana untuk peningkatan SDM Satpol PP, termasuk target minimal tiga penyidik yang harus disekolahkan setiap tahunnya. Namun, kebijakan efisiensi pada pertengahan 2026 memangkas seluruh kegiatan tersebut.
“Apabila mereka ASN yang ada ini tidak ada bimtek, tidak ada pelatihan, menilai mereka turun nol dan mereka tidak akan bisa bergerak dari kotak satu atau dua,” kata Fata, merujuk pada sistem penilaian kinerja pegawai berbasis manajemen talenta yang kini diterapkan pemerintah.
Ia menjelaskan, tanpa sertifikat pendidikan seperti pelatihan intelijen dan deteksi dini, personel Satpol PP kesulitan meng-upgrade kompetensi sesuai perkembangan regulasi yang terus berubah, meski sebelumnya pernah mengikuti pelatihan serupa. Kondisi ini disebutnya berlaku tidak hanya bagi staf, tetapi juga bagi dirinya sendiri sebagai kepala dinas setingkat eselon II.
Fata menyoroti target promosi jabatan yang menurut arahan Bupati idealnya berada di kotak penilaian 7, 8, dan 9, sementara tanpa dukungan bimtek dan inovasi, personel berisiko tertahan di kotak 5 atau 6. Ia menegaskan bagi dirinya yang sudah berada di jabatan eselon II, tantangan ke depan lebih pada bagaimana tetap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kutai Timur, mengingat jabatan eselon II merupakan posisi tertinggi bagi ASN di luar jabatan sekretaris daerah.
Ia menegaskan tidak ingin menyalahkan pemerintah atas kondisi anggaran yang minim, namun tetap berharap ke depan ada perhatian lebih terhadap peningkatan kapasitas SDM Satpol PP, mengingat instansi ini kerap dianggap sebagai cerminan tertib atau tidaknya suatu kabupaten. (Adv-kominfo/Q)
