BRIDA Kutai Timur Resmi Berperan sebagai Sentra Kekayaan Intelektual, Hasil Kerja Sama dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim
KUTAI TIMUR – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur resmi berperan sebagai Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di daerah tersebut, menyusul kerja sama yang dijalin dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor B-100.3.7.1/143/kesam dan Nomor W.18-HH.04.02-3977 tentang Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kutai Timur.
Melalui kerja sama tersebut, BRIDA Kutai Timur bertugas melayani masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sementara Kementerian Hukum RI melalui Kanwil Kemenkumham Kaltim berperan sebagai instansi pembina.
Kepala BRIDA Kutai Timur, Juliansyah S.Hut, mengatakan penunjukan sebagai Sentra KI membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar bagi lembaganya untuk aktif mendampingi pelaku usaha di daerah.
“Status sebagai Sentra KI ini bukan sekadar formalitas kelembagaan, tapi juga amanah untuk benar-benar hadir melayani masyarakat, khususnya UMKM, dalam mengurus hak kekayaan intelektual mereka,” kata Juliansyah.
Sebagai bentuk akuntabilitas, BRIDA secara berkala melaporkan progres kinerjanya kepada Kanwil Kemenkumham Kaltim selaku instansi pembina, salah satunya melalui laporan progres kinerja Sentra KI tahun 2024 dan 2025 yang disampaikan pada awal Januari 2026.
Selain itu, Juliansyah juga menyampaikan bahwa di balik capaian 145 merek UMKM yang difasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur sepanjang 2024-2025, tidak semua permohonan berjalan mulus. Berdasarkan lampiran laporan progres kinerja Sentra Kekayaan Intelektual (KI), tercatat setidaknya 12 permohonan merek berstatus “Pemeriksaan Formalitas Kurang Lengkap”, yang berarti masih membutuhkan kelengkapan dokumen dari pelaku usaha sebelum bisa lanjut ke tahap berikutnya.
Ia mengimbau para pelaku UMKM yang permohonan mereknya masih berstatus demikian untuk segera melengkapi berkas yang diminta, agar proses pendaftaran tidak tertunda lebih lama. “Kami minta pelaku usaha yang berkasnya masih kurang lengkap untuk segera berkoordinasi dengan tim kami. Jangan sampai proses yang sudah berjalan justru terhambat hanya karena kelengkapan administrasi,” kata Juliansyah.
Dirinya juga menegaskan, BRIDA siap membantu proses pelengkapan berkas tersebut agar permohonan merek para pelaku usaha bisa segera lanjut ke tahap pemeriksaan substantif hingga terbit sertifikat. “Pendampingan kami tidak berhenti di tengah jalan. Kami akan terus mengingatkan dan membantu UMKM yang berkasnya belum lengkap sampai proses pendaftarannya benar-benar tuntas,” pungkasnya. (Adv/Q)







