SANGATTA, KutaiTimur – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, meminta Dinas Sosial untuk segera memverifikasi serta validasi data terkait PIB JK (Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan) sekaligus mendaftarkan bagi warga Kutim yang belum terdaftar dalam program kesehatan pemerintah pusat tersebut.
“Bagi masyarakat yang belum terdaftar, saya minta untuk segera diakomodir,” pinta Ardiansyah ditemui usai rapat Virtual Kelas Konsultasi Implementasi Kebijakan DTKS dan PBI-JK 2022 diruang rapat Diskominfo, Kamis (10/02/2022).
Ardiansyah menyebut kuota yang untuk segera terpenuhi untuk PBI JK untuk Kutim sebanyak 70 ribu, relatif kecil dibandingkan daerah lain, akan tetapi, apabila terlambat dalam memasukkan New Numbers (peserta baru), besar kemungkinan kuota kepesertaan PBI JK tersebut bisa dialihkan oleh pemerintah pusat kedaerah lain.
“Saya minta segera bisa dimasukan, supaya segera terdata di PBI JK,” ucapnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Sosial Kutim melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Budi Mulia, mengatakan, dari total keseluruhan warga Kutim yang mendapatkan PBI JK, sebanyak 35 ribu peserta sudah terverifikasi. Sebagai langkah tindak lanjut intruksi Bupati, Dinsos akan bekerjasama dengan Disdukcapil serta Dinkes untuk memvalidasi data kepesertaan PBI JK tersebut.
“Kuncinya NIKnya harus Valid dan kita akan lakukan validasi tersebut setiap bulannya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kutim, Ika Irawati, berharap dengan adanya Konsultasi Implementasi Kebijakan DTKS dan PBI JK tahun 2022 ini, Kutim mampu untuk sesegera memenuhi kuota kepesertaan PIB JK yang alokasi anggarannya dari Kemenkes dan Kemensos tersebut bisa maksimal.
“Kalau melihat optimesme pak Bupati tadi, kami yakin, untuk pemenuhan kuota tahun 2022 ini bisa segera terealisasikan,” ucap Ika.
