KUTAI TIMUR – Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur 2023, dibuka secara resmi oleh Bupati H Ardiansyah Sulaiman, di aula kantor Bapedda, Kamis (17/3/2022).
Forum yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah selama Tahun 2023, turut dihadiri oleh Wakil Bupati H Kasmidi Bulang, Wakil Ketua DPRD Kutim Arfan, Perwakilan Forkopimda serta kepala OPD, digelar secara online dan offline dengan narasumber Kepala Bapedda Provinsi Kalimantan Timur, Prof.H.M. Aswin, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Syarifa Hudayah.
Dalam sambutanya Ardiansyah mengatakan, pada dasarnya pelayanan dasar masih menjadi usulan yang diminta untuk segera direalisasikan oleh masyarakat. Pasalnya dari hasil Musrenbang tingkat Kecamatan yang baru saja dilaksanakan, mayoritas dari 18 Kecamatan mengusulkan infrastruktur terutama jalan masih mendominasi.
“Baik itu jalan penghubung, jalan lingkungan maupun jalan usaha tani beserta daya dukungnya tanpa mengesampingkan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat lainnya,” ucap Ardiansyah mengawali sambutannya.
Dengan adanya forum konsultasi publik ini, Ardiansyah berharap, aspirasi yang sudah dihimpun oleh Bapedda menjadi acuan untuk dijadikan rencana kerja Pemerintah Kutim, disamping program yang sudah disiapkan melalui RPJMD dengan topik pembangunan setiap tahunya yang akan berakhir pada tahun 2026. Meskipun Periode masa kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang berakhir pada tahun 2024.
“Sesuai amanat Presiden mengatakan bahwa, RPJMD itu harus lima tahun, sehingga tahapan pembangunan kita (Pemkab Kutim) sampai dengan 2026,” ujarnya.
Sesuai dengan tema yang diusung pada Musrenbang yang baru saja selesai digelar “Pengembangan Sentra Ekonomi Didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas” diharapkan bisa terus mendorong membantu masyarakat untuk terus menumbuh kembangkan khususnya bidang ekonomi pasca pandemi Covid-19, apalagi hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat yang meminta kepada setiap kepala daerah, agar mampu membuka sentra ekonomi baru guna mempercepat pemulihan ekonomi.
“Tema tahun ini tepat sekali dan ini menjadi salah satu barometer kita (Pemkab Kutim) dalam rangka mencapai visi dan misi,” terangnya.
Ardiansyah menambahkan, dengan adanya tema pembangunan berbeda yang diusung oleh Pemkab Kutim tiap tahunnya yang tetap berpedoman pada visi/misi maupun RPJMD, diharapakan program pembangunan yang sudah direnacakan mampu segera terwujud.
Sebelumnya Kepala Bidang Pengkajian, Pengendalian dan Pelapora Bapedda, Marhadyn, mewakili Kepala Dinasnya mengatakan, forum ini dimaksud untuk menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan pada tahap awal yang melibatkan masyarakat, akademisi, tokoh agama, pemuda serta stakeholder lainnya yang merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan, sesuai dengan amanah Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD & RKPD.
”Yang diharapkan mampu memberikan ide, gagasan, sumbang saran, serta berbagai masukan yang konstruktif guna perumusan dan penyusunan rencana kerja pembangunan Kabupaten Kutai Timur satu tahun mendatang,” pungkasnya. (Tj)
