AdvertorialDPRD

DPRD Kutim Gelar Rapat Paripurna ke-18, Ini Pokok Bahasannya

KUTAI TIMUR – DPRD Kutim kembali menggelar Rapat Paripurna ke-18 dengan agenda Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Bupati Kutim mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 di ruang sidang utama, Kamis (14/07/2022).

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Joni didampingi oleh Wakil Ketua I Asti Mazar Bulang dan dihadiri langsung oleh Bupati Kutim tersebut diikuti oleh 27 anggota dewan dari berbagai fraksi.

Bupati H Ardiansyah Sulaiman dalam kesempatan berharap agar Perda tersebut bisa memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

“Pemkab Kutim memberikan apresiasi yang luar biasa atas semua pendapat, saran dan koreksi yang telah disampaikan fraksi-fraksi dalam dewan selama proses tahapan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021,“ ujar Bupati Ardiansyah Sulaiman dihadapan Ketua DPRD H Joni, Wakil 1 Asti Mazar, Seskab Kutim Rizali Hadi, anggota dewan serta undangan yang hadir.

Selain itu, segala saran, pendapat dan koreksi dari fraksi termasuk laporan dari pansus Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 akan menjadi catatan yang sangat berharga dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kutim.

Pemkab Kutim, sambung Ardiansyah, akan terus berupaya memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah sehingga acount-acount yang disajikan di dalam laporan keuangan daerah dapat ditelusuri dan diyakini kewajarannya oleh BPK RI dan segera menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut baik dari sistem pengendalian internal, maupun kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan rencana aksi (action plan) sesuai dengan batas waktu yang telah direkomendasikan BPK RI.

“Setelah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 disahkan menjadi Perda, saya instruksikan kepada seluruh OPD segera mempercepat proses kegiatan dengan mengedepankan kedisiplinan, efektivitas dan efesiensi dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah tahun berikutnya lebih baik,” tegasnya.(Adv-DPRD/TJ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button