AdvertorialDPRD

24 Anggota Dewan Hadiri Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kutim

KUTAI TIMUR – 24 anggota DPRD Kutim dari berbagai fraksi menghadiri Rapat Paripurna ke-20 dengan agenda pengesahan rancangan peraturan DPRD Kutim mengenai perubahan atas peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib dan juga penyampaian nota penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD Kutim tentang kode etik, Rabu (20/07/2022).

Dalam rapat yang dilaksanakan di ruang sidang utama dan dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Joni tersebut, puluhan dewan yang hadir mendapatkan penjelasan langsung terkait tugas dan fungsi Badan Peraturan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim diwakili oleh H Hasbullah Yusuf sebagai anggota DPRD menyampaikan tugas dan kewajiban Bapemperda.

Selain itu, Hasbullah juga menyampaikan bahwa perubahan tatib DPRD merupakan bagian dari tugas dan wewenang Bapemperda yang dilaksanakan atas usulan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Nasdem dan juga Fraksi PDI-Perjuangan

“Perubahan tatib dalam DPRD adalah hal yang wajar, landasan yuridisnya adalah Pasal 189 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemenntahan Daerah, Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Serta Pasal 1 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota,” jelasnya

Lebih lanjut, Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini juga menyampaikan bahwa perubahan tatib DPRD kali ini menyangkut dari sisi redaksional dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan DPRD untuk menguatkan fungsi dan wewenang DPRD yang tentunya hal tersebut dilakukan berdasarkan kajian dari Bapemperda.

Perubahan tatib, lanjutnya, selain di beberapa bagian redaksional, juga meliputi penambahan dasar hukum, perubahan nomor pasal dan ayat yang terlampir. Perubahan tersebut dilakukan sesuai aturan yang berjalan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tatib DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

“Diharapkan perubahan menjadi langkah awal menata kembali Kutim untuk semua melalui penguatan peran lembaga legislatif yang lebih baik dan progresif untuk kemaslahatan bersama,” tutupnya. (Adv-DPRD/Q)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button