KUTAI TIMUR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada Senin (20/11/2023), menggelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan se Kutai Timur (Kutim). Rakor ini digelar guna menyepakati Pesta demokrasi ajang lima tahunan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 berlangsung dalam suasana aman, damai, kondusif, jujur, adil dan bermartabat.
Rakor ini dipimpin Bupati Ardiansyah Sulaiman beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua KPU Ulfa Jamilatul Farida, perwakilan Bawaslu Kutim dan beberapa lembaga pemantau pemilu.
Kepala Badan Kesbangpol Kutim M Basuni saat menyampaikan laporan mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu, dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu serentak ini.
“Kami (Kesbangpol) sudah mengantisipasi kekurangan atau kendala yang bisa terjadi berdasarlan Pemilu 2019 lalu. Terutama gudang logistik Pemilu sudah disiapkan di Grha Expo, dana premi BPJS Ketenagakerjaan petugas KPPS dan Satlinmas sebagai jaminan kesehatan atas beban kerja yang besar.” ujar Basuni.
Ditambahkannya, lokasi distribusi logistik terutama di wilayah Tanjung Mangkalihat Kecamatan Sandaran serta pembagian zona kampanye masing-masing kontestan pemilu serentak ini harus diatur sebaik baiknya.
“Jangan sampai waktu dan tempat kampanye terjadi tumpang tindih. Ini sangat riskan menghasilkan konflik. Jadi harus diatur sedemikian rupa,” tegas Basuni.
Diakhir laporannya ia mengajak seluruh pihak mewujudkan pesta demokrasi ini berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
Sementara itu, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman menyampaikan bahwa Pemkab Kutim mengapresiasi seluruh pihak yang terus menjaga suasana tetap kondusif hingga saat ini. Terutama jelang Pemilu serentak 2024 mendatang. Kondisi aman dan damai yang sudah terbentuk ini sudah semestinya dijaga serta dirawat. Guna mewujudkan pemilu langsung, umum bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Untuk itu perlu upaya dan kerja keras semua pihak meminimalisir persoalan yang bakal terjadi.
“Dalam setiap tahapan pemilu tidak bisa dipungkiri akan ada persoalan. Untuk itu perlu upaya dan kerja keras semua pihak meminimalisir persoalan yang bakal terjadi,” ungkap Ardiansyah.
Dia juga mengajak seluruh peserta dan penyelenggara pemilu, harus memahami dengan baik segala aturan atau regulasi pemilu. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan baik dan memahami tugas masing-masing.
“Jangan sampai pesta demokrasi ini terciderai,” ajaknya.
Sementara itu Kapolres Kutai Timur AKBP
Ronni Bonnic mengingatkan seluruh jajarannya untuk bekerja secara profesional. Memetakan segala potensi kerawanan yang akan timbul. Menjelang, saat pelaksanaan dan setelah penyelenggaran pemilu. Polres Kutim akan bekerja sama, bersinergi dengan TNI serta penyelenggara Pemilu dalam mengantisipasi setiap potensi kerwanan, setiap tahapan pemilu.
“Ada beberapa tantangan dan kendala yang harus diperhatikan, antara lain wilayah yang sangat luas. Ini terkait distribusi logistik Pemilu, klasifikasi wilayah rawan dan kurang rawan, juga eks narapida teroris (napiter). Hal ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita semua,” tegs Bonic.
Bonnic melanjutkan, selain luas wilayah, pada pemilu 2024 ini ada 1185 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah tersebut terdapat 5 TPS khusus. Tentunya 5 TPS ini perlu perhatian khusus.
“Sejak dini petakan potensi konflik yang kemungkinan bisa terjadi,” pintanya.
Bonic menyebutkan potensi konflik juga bisa terjadi saat kampanye. Diantaranya berita hoaks di medsos, black campaign, isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Arak -arakan, benturan saat konvoi, penghilangan atau perusakan alat peraga kampanye. Semua ini sudah harus diantisipasi dengan baik. Melalui koordinasi dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) serta kontestan. Upaya dimaksud harus terus dimasifkan jelang kampanye 28 November 2023 mendatang.(Adv/Kominfo/Fj)
