KUTAI TIMUR – Faisal Rachman, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD Kutim), belum lama ini menyoroti keterlambatan realisasi sejumlah proyek pembangunan yang telah direncanakan di sejumlah wilayah Kabupaten Kutai Timur. Terutama proyek multi years contract (MYC).
Terpusat di Kantor DPRD Kutim, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Faisal, sapaan karibnya, mengungkapkan kekhawatirannya terkait dengan lambannya progres MYC dan mendesak agar pelaksanaan proyek segera di mulai.
“Tahun 2023 ini berapa untuk item kegiatan ini, berapa itu ‘kan sudah ada skema. Makanya sangat disayangkan terlambat jalan prosesnya. Jadi tahun 2023 ini kalau penyerapannya hanya 20 persen sedikit sekali, padahal harusnya mungkin bisa lebih,” terangnya belum lama ini.
Pada kesempatan itu Faisal, karibnya, juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan proyek-proyek pembangunan ini dan siap bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian pembangunan di Kutai Timur sesuai rencana.
“Mungkin sekarang pemenang lelangnya sudah ditetapkan semua, yang sekarang harus dilakukan adalah percepatan proses pelaksanaannya karena di lapangan saya rasa masih baru persiapan semua,” tandasnya.
Penyampaian politisi PDI Perjuangan tersebut menarik perhatian pemerintah daerah dan kontraktor untuk menangani kendala-kendala yang bakal muncul dalam pelaksanaan proyekproyek pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Atas dasar itu ia menyampaikan agar pihak berwenang memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dapat berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. (Adv/DPRD/Edi/Erw)
