DAVOS, SWISS, Netizens.id – Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), menegaskan bahwa transformasi teknologi global berisiko memperlebar jurang ketimpangan sosial jika tidak dibarengi dengan kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif. Menurutnya, tantangan dunia kerja masa depan bukan sekadar hilangnya lapangan kerja, melainkan kesenjangan kompetensi tenaga kerja.
Hal tersebut disampaikan Meutya dalam sesi diskusi bertajuk “Jobs Crisis or Jobs Opportunity? Skills for Indonesia’s 2030 Workforce” di Indonesia Pavilion, ajang World Economic Forum (WEF) 2026, Davos.
“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan. Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang,” ujar Meutya dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).
170 Juta Pekerjaan Baru, 92 Juta Peran Lama Tergeser
Mengacu pada laporan Future of Jobs Report World Economic Forum, Meutya memaparkan bahwa hingga tahun 2030 diproyeksikan akan muncul sekitar 170 juta pekerjaan baru di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, terdapat 92 juta peran lama yang akan tergeser oleh teknologi.
Kondisi ini menuntut adanya proses reskilling (pelatihan kemampuan baru) dan upskilling (peningkatan kemampuan) dalam skala masif. Meutya menekankan bahwa Indonesia, dengan 230 juta pengguna internet dan dominasi populasi muda, memiliki modal besar namun harus waspada agar peluang kerja baru tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Prioritas pada Kelompok Rentan
Menkomdigi menggarisbawahi bahwa agenda keterampilan nasional harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Fokus utama pemerintah adalah memberikan akses kepada generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, hingga kelompok dengan akses terbatas.
“Inklusi bukan tambahan, tetapi syarat utama agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah memprioritaskan pembelajaran sepanjang hayat yang menggabungkan kemampuan digital dengan kecakapan manusiawi seperti berpikir kritis, adaptasi, dan kolaborasi.
“Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah transformasi digital menjadi jalan naik kelas bersama, atau justru memperlebar ketimpangan,” kata Meutya.
Pentingnya Kolaborasi Tiga Sektor
Dalam sesi tersebut, Meutya berdiskusi bersama Bolor Erdene Battsengel (Founder AI Academy Asia) serta Wendy Kopp (CEO Teach For All). Diskusi ini menyepakati perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor pendidikan untuk menciptakan ekosistem yang relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan.
“Dekade ini merupakan periode krusial bagi Indonesia untuk menyiapkan seluruh warganya agar siap menghadapi perubahan teknologi yang kian cepat,” pungkas Meutya.(*/mn)
